KTT APEC
Amnesty Minta Tiongkok Bebaskan Aktivis
CNN Indonesia
Senin, 10 Nov 2014 10:40 WIB
Beijing, CNN Indonesia -- Kelompok hak asasi, Amnesty International, pada Jumat (7/11) meminta kepada pemerintah Tiongkok untuk membebaskan setidaknya 76 orang aktivs Tiongkok yang mendukung demonstran pro-demokrasi Hong Kong yang ditahan sebelum dimulainya pertemuan KTT APEC di Beijing.
Sebelum rangkaian KTT APEC yang dimulai hari ini, pemerintah Tiongkok telah meningkatkan keamanan di Beijing. Amnesty mengatakan beberapa aktivis telah dipaksa untuk meninggalkan kota, termasuk pembangkang terkenal, Hu Shigen.
Amnesty mengatakan, penahanan terjadi di Beijing, serta kota-kota selatan Guangzhou dan Shenzhen yang berbatasan dengan Hong Kong.
Demonstran yang ditahan pemerintah mulai dari yang mem-posting pesan-pesan dukungan di dunia maya, berencana untuk pergi ke Hong Kong hingga mencukur kepala mereka sebagai bentuk solidaritas.
"Para pemimpin APEC harus mengakhiri kebungkaman Tiongkok terhadap tindakan keras kepada para aktivis yang melakukan demonstrasi pro-demokrasi Hong Kong. Kekuasaan politik seharusnya tidak digunakan untuk melakukan sebuah tindakan ancaman," kata Roseann Rife, Direktur Riset Asia Timur di Amnesty International, dalam sebuah pernyataan.
"Para pemimpin harus mengambil kesempatan ini untuk berbicara dan mendesak Presiden Xi agar membebaskan tanpa syarat semua orang yang ditahan hanya karena menggunakan hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai," ujar Rife.
Kementerian luar negeri Tiongkok, dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui fax ke Reuters, mengatakan bahwa Amnesty adalah kelompok yang penuh "prasangka" terhadap Tiongkok, karena sering membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab dan ikut campur dalam urusan internal negara.
"Kami tegas menentang tindakan ini," bunyi pernyataan tersebut.
Tiongkok telah memerintah Hong Kong sejak tahun 1997 dengan sistem "satu negara, dua sistem", formula yang tidak memungkinkan terjadinya otonomi dan kebebasan di Hong Kong.
Para pengunjuk rasa menuntut pemilu sepenuhnya untuk memilih calon kepala eksekutif Hong Kong berikutnya pada tahun 2017, bukan calon yang dipilih dari Tiongkok.
Mahasiswa menyerukan demokrasi penuh untuk Hong Kong dengan memblokir jalan-jalan menuju tiga lokasi paling ekonomis di kota selama berminggu-minggu, sehingga menuai kecaman dari pemerintah Tiongkok dan Hong Kong.
Xi telah menindak keras keberadaan komunitas hak asasi sejak menjabat dua tahun lalu, meski ia telah berjanji untuk meningkatkan supremasi hukum.
"Banyaknya penahanan merupakan serangan terhadap kebebasan dasar sejak Presiden Xi menjabat. Itu membuat ejekan atas klaim terbaru Xi yang menyatakan bahwa aturan hukum dan hak asasi manusia akan sepenuhnya dihormati di Tiongkok pada tahun 2020," kata Rife.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK