PM Inggris Tuntut Akses Data Pelanggan Internet

London, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Inggris David Cameron menghimbau agar layanan pesan singkat yang tidak bisa diawasi oleh pemerintah dilarang.

“Apakah kita akan membiarkan alat komunikasi yang tidak mungkin dibaca,” kata Cameron pada Senin (12/1). “Jawaban saya atas pertanyaan itu adalah: ‘Tidak, kita tidak boleh biarkan itu.’”

Aplikasi seperti iMessage milik Apple, Skype milik Microsoft, WhatsApp, Goggle Hangouts dan Snapchat mengkodekan komunikasi konsumen mereka.

Ini berarti dalam banyak kasus pihak aparat tidak bisa mengakses data pesan pengguna, meski mereka memiliki surat perintah pengadilan.

Cameron yang akan mencalonkan kembali dalam pemilu bulan Mei, berjanji parlemennya akan membuat undang-undang baru yang mensyaratkan penyedia jasa internet dan perusahaan nirkabel untuk memberi informasi lebih banyak terkait kegiatan pelanggan mereka di dunia maya.

Dia menegaskan jika perusahaan itu menolak, mereka patus dilarang.

Dalam pidato di kota Nottingham ini, Cameron percaya pemerintah Inggris harus memiliki “kerangka hukum yang tepat untuk memungkinkan kita menyadap komunikasi pihak yang berpotensi teroris.”

Perdana Menteri mencatat bahwa pemerintah berhasil mengakses data telepon, termasuk lokasi sambungan telpon itu dilakukan.

Tetapi dia mengatakan pemerintah Inggris tidak memiliki kemampuan untuk melacak komunikasi “ketika orang mempergunakan metode yang lebih modern dengan internet.”

David Cameron mengatakan undang-undang baru ini akan dibuat demi keamanan, dan setelah serangan di Paris, perundangan baru memang harus dibuat.

“Serangan Paris memperlihatkan skala ancaman dan fakta bahwa kita memerlukan kekuasaan lebih besar untuk melindungi warga,” kata Cameron. “Jika saya perdana menteri, saya akan memastikan…kita tidak akan memberi ruang aman kepada teroris untuk saling berkomunikasi dengan aman.”

David Cameron berjanji akan membuat undang-undang baru untuk mematikan pemerintah mendapat akses mendapatkan data pengguna internet dan teknologi lain. (Reuters/Suzanne Plunkett)

Selama bertahun-tahun temerintah negara-negara di dunia berbeda pendapat dengan perusahaan internet terkait data pelangga, tetapi pemerintah otoriter yang melarang perusahaan yang membagikan komunikasi pelanggan mereka.

Pada 2010 India mengatakan akan memblokir layanan BlackBerry kecuali perusahaan ini sepakat data pesan-pesan pelanggannya bisa diminta oleh pemerintah.

Blackberry menyelesaikan masalah ini dengan memberi akses kepada pemerintah India berupa “akses sesuai hukum untuk mendapatkan data.”

Tiongkok, Arab Saudi dan beberapa negara lain juga melakukan tuntutan serupa terkait layanan pesan singkat.

Namun, perdebatan ini meluas ke negara-negara barat karena para penjahat semakin sering mempergunakan layanan komunikasi terkode untuk berhubungan satu dengan lain.

Selain inggris, sejumlah negara Eropa juga menuntut hal serupa.

Keputusan Apple dan Google untuk mengkodekan telepon selusar pelanggannya membuat pihak berwenang AS marah. (yns)