Junta Militer Thailand Larang Yingluck ke Luar Negeri

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah militer Thailand menolak permintaan mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk bepergian ke luar negeri.

Menurut Sunsern Kaewkumnerd, juru bicara pemerintah Thailand pada Minggu (8/2), larangan itu dilakukan untuk memastikan bahwa Yingluck akan tetap berada di Thailand guna menjalani proses pengadilan.

Minggu lalu, pengadilan telah memutuskan untuk melarang Yingluck melakukan aktivitas politik selama lima tahun ke depan atas keterlibatannya dalam skema penjualan beras yang disebut telah merugikan pemerintah hingga jutaan dolar Amerika.

Jaksa Agung akan mengirimkan surat perintah pengadilan ke Mahkamah Agung pada 19 Februari mendatang dan ingin Yingluck untuk hadir saat itu, kata Sunsern.

Yingluck telah meminta izin untuk pergi dari Minggu, 8 Februari sampai 22 Februari.

“Tersangka harus hadir untuk proses pertama kasus ini, jika tidak maka kasus ini tidak bisa dilanjutkan,” kata Sunsern.

Pilihan Redaksi Sepekan Bom Bangkok, Peningkatan Keamanan Terus Dilakukan Pendukung Kaos Merah Thailand Bersikap Menunggu Thailand Tuduh AS Ikut Campur Urusan Politik Dalam Negeri

Pengacara Yingluck, Norawit Laleng, mengatakan kehadiran Yingluck di pengadilan tidak penting, setidaknya dalam dua bulan ke depan sementara jaksa mempertimbangkan kasus dan memilih hakim untuk menanganinya.

“Jika NCPO (junta) menolak izin untuk melakukan perjalanan menggunakan kasus pengadilan sebagai alasan, maka itu adalah pelanggaran hak-hak dasarnya,” kata Norawit kepada Reuters.

Politik Thailand telah tegang sejak pemakzulan Yingluck pada Januari lalu.

Dua bom mengguncang pusat perbelanjaan mewah Siam Paragon seminggu yang lalu dan media Thailand melaporkan pada Sabtu bahwa pemerintah telah menyita spanduk dari siswa menjelang pertandingan sepak bola universitas tahunan.

Pendukung Yingluck mengatakan tuduhan terhadap dirinya adalah upaya untuk membatasi pengaruh politik kakaknya Thaksin Shinawatra, mantan perdana menteri yang kini mngasingkan diri.

Nasib yang kini menimpa Yingluck mirip dengan apa yang terjadi dengan Thaksin.

Kedua pemimpin populis itu dikudeta, meskipun terpilih dalam pemilihan umum dan keduanya menjadi sasaran tindakan hukum.

Thaksin digulingkan pada 2006 dan melarikan diri dari Thailand untuk menghindari hukuman penjara karena korupsi. Dia telah tinggal di luar negeri sejak itu, tetapi tetap memiliki pengaruh kuat atas politik Thailand.

Yingluck sendiri bisa menghadapi hingga 10 tahun penjara jika terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung. Dia telah berjanji untuk melawan tuduhan itu dan penasihatnya mengatakan dia tidak berniat melarikan diri.

“Yingluck siap untuk melawan. Dia tidak akan lari karena kita memiliki fakta dan bukti-bukti untuk melawan kasus ini,” kata Norawit. (stu)