Pelecehan Diplomatik Akan Pengaruhi Hubungan Brasil-Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri Indonesia memanggil pulang Duta Besar RI untuk Brasil Toto Riyanto setelah Brasil menunda penerimaan surat kepercayaan dengan cara yang dianggap tidak terhormat. Mendukung sikap Kementerian Luar Negeri, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tantowi Yahya menegaskan bahwa sikap Brasil tersebut merupakan pelecehan diplomatik dan akan berpengaruh pada hubungan bilateral dengan Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, penundaan tersebut memang dilakukan saat Toto sudah hadir di Istana Kepresidenan Brasil untuk mengikuti upacara pada Jumat (20/2) pukul 09.00 waktu setempat.

"Pemberian credential adalah hak negara akreditasi, tapi pembatalan penyerahan kepada dubes kita di saat yang bersangkutan sudah berada di istana keperesidenan bersama dengan dubes-dubes lain adalah pelecehan diplomatik, oleh karenanya patut kita protes keras," kata Tantowi dalam siaran pers yang diterima CNN pada Sabtu (21/2).

Lebih jauh, Tantowi mengatakan bahwa tindakan emosional Pemerintah Brasil ini akan berpengaruh buruk pada hubungan bilateral dengan Indonesia dalam berbagai bidang. Tantowi menilai, dalam hubungan ini sebenarnya Brasil yang lebih membutuhkan Indonesia.

"Tahun anggaran 2009-2014, kita memesan pesawat Super Tucano untuk mengawasi garis pantai kita. Kita juga memesan Multi Launcher Rocket System (MLRS). Kami akan duduk dengan Kementerian Pertahanan untuk mengevaluasi kerja sama ini ke depan jika Brasil tidak mengubah sikap," papar Tantowi.

Tak hanya itu, Tantowi melihat bahwa Brasil juga membutuhkan Indonesia sebagai pasar ekspor daging yang potensial.

"Sebagai salah satu penghasil daging terbesar di dunia, Brasil saat ini sedang berusaha memasukkan dagingnya ke Indonesia. Mereka tahu besarnya kebutuhan kita akan daging," katanya.

Melihat posisi Indonesia, Tantowi mendukung penuh sikap pemerintah, apalagi melihat bahwa dalam keterangannya, Brasil menyinggung bahwa penundaan ini berkaitan dengan eksekusi mati salah satu warga mereka yang terkait kasus narkoba.

"Tidak ada negara yang bisa mendikte hukum negara lain dan Brasil sebagai negara berdaulat seharusnya memahami dan memaklumi itu. Kita sedang dalam posisi darurat narkoba. Oleh karenanya, pemerintah tidak boleh takut apalagi tunduk oleh tekanan-tekanan seperti yang sedang ditunjukkan oleh Brasil dan Australia saat ini," tutur Tantowi.

Salah satu warga Brasil bernama Rodrigo Gularte masuk dalam daftar nama yang akan dieksekusi mati terkait kasus narkoba di Indonesia.

Keluarga Rodrigo telah melayangkan surat keterangan kepada Kejaksaan Agung yang menerangkan bahwa saudaranya tersebut mengidap penyakit skizofrenia.

Menurut Ricco Akbar, kuasa hukum Rodrigo, seseorang yang mengalami sakit jiwa tidak bisa menjalani proses hukum merujuk pada Pasal 44 KUHP.

Kejaksaan Agung mengaku telah menerima laporan awal dari psikiater yang menangani Rodrigo, Kusumawardhani pada Selasa (17/2). Kejaksaan juga menerima surat dari Kepala Lapas Nusakambangan terkait laporan ini.

Pilihan Redaksi Pemerintah Tarik Kembali Calon Duta Besar untuk Brasil

Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Tony Spontana, Kepala Lapas meminta izin kepada Jaksa Agung M. Prasetyo untuk melakukan pemeriksaan medis atas Rodrigo di luar Nusakambangan. Ini perlu dilakukan karena keterbatasan fasilitas di sana.

Kendati demikian, Tony mengatakan tidak akan ada perubahan terkait jumlah terpidana yang akan dieksekusi. Kejaksaan Agung menunggu informasi tentang berapa lama Rodrigo akan menjalani pemeriksaan medis, untuk menentukan langkah selanjutnya.