PBB Akan Selidiki Kondisi Pekerja Korut di Luar Negeri
Ike Agestu/Reuters | CNN Indonesia
Selasa, 17 Mar 2015 12:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi HAM PBB akan menyelidiki dugaan sekitar 20 ribu pekerja asal Korea Utara bekerja bagai budak di luar negeri, terutama di Tiongkok, Rusia dan Timur Tengah.
Utusan khusus PBB untuk Korea Utara, Marzuki Darusman, mengatakan bahwa beberapa pekerja Korea Utara dilaporkan berada di Qatar, membangun fasilitas untuk Piala Dunia tahun 2022 mendatang.
NK Watch memperkirakan ada lebih dari 100 ribu pekerja Korea Utara di 40 negara, dan mereka dilaporkan menyumbangkan US$3 miliar secara rutin kepada pemerintah Korea Utara. Kelompok HAM yang berbasis di Korea Selatan itu juga menyerukan penyelidikan terhadap negara yang memperkerjakan mereka.
“Para pekerja di luar negeri, pekerja yang terikat pada Korea Utara, diperkirakan ada sekitar 20 ribu orang di luar Korea Utara,” kata Marzuki, dikutip dari Reuters, Senin (16/3).
Informasi awal menunjukkan bahwa mayoritas dari pekerja Korea Utara itu berada di Tiongkok dan Rusia, kata Marzuki, mengulangi permintaannya untuk mengunjungi Tongkok guna penyelidikan.
Komisi PBB untuk penyelidikan, termasuk Marzuki, mengeluarkan laporan tahun lalu yang mendokumentasikan pembunuhan, penyiksaan dan kamp-kamp penjara politik yang disebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara.
Namun Pyongyang menyangkal keberadaan kamp-kamp itu, berikut tuduhan pelanggaran.
Diplomat Korea Utara Kim Yong-Ho, dalam pidatonya di forum Jenewa pada Senin, kembali menolak laporan yang menurutnya berbasis pada kesaksian palsu dan menyerukan pengunduran diri Marzuki.
“Kini telah muncul lebih banyak dan lebih terlihat dan oleh karena itu sudah waktunya untuk mengatasi masalah ini dengan cara menjelaskan situasi yang sebenarnya,” kata Marzuki, merujuk soal para pekerja Korea Utara di luar negeri.
Dia telah menerima informasi tentang pekerja yang menjadi "buruh terikat atau buruh paksa", terkait remunerasi yang buruk dan jam kerja yang panjang.
“Jumlah yang cukup besar juga bekerja di Timur Tengah. Para pekerja ini sedang digunakan untuk memperoleh devisa, misalnya," tambahnya.
Ahn Myeong Chul, mantan penjaga Korea Utara yang membelot dan kini menjabat direktur eksekutif NK Watch, mengatakan sebagian besar dari para pekerja bekerja di bidang kehutanan, konstruksi dan restoran.
"Pihak berwenang menahan keluarga pekerja Korea Utara sehingga para pekerja tidak bisa lepas dari tempat kerja atau mengeluh tentang kondisi (mereka),” katanya kepada wartawan. (stu)
Utusan khusus PBB untuk Korea Utara, Marzuki Darusman, mengatakan bahwa beberapa pekerja Korea Utara dilaporkan berada di Qatar, membangun fasilitas untuk Piala Dunia tahun 2022 mendatang.
NK Watch memperkirakan ada lebih dari 100 ribu pekerja Korea Utara di 40 negara, dan mereka dilaporkan menyumbangkan US$3 miliar secara rutin kepada pemerintah Korea Utara. Kelompok HAM yang berbasis di Korea Selatan itu juga menyerukan penyelidikan terhadap negara yang memperkerjakan mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Informasi awal menunjukkan bahwa mayoritas dari pekerja Korea Utara itu berada di Tiongkok dan Rusia, kata Marzuki, mengulangi permintaannya untuk mengunjungi Tongkok guna penyelidikan.
Komisi PBB untuk penyelidikan, termasuk Marzuki, mengeluarkan laporan tahun lalu yang mendokumentasikan pembunuhan, penyiksaan dan kamp-kamp penjara politik yang disebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Korea Utara.
Namun Pyongyang menyangkal keberadaan kamp-kamp itu, berikut tuduhan pelanggaran.
Diplomat Korea Utara Kim Yong-Ho, dalam pidatonya di forum Jenewa pada Senin, kembali menolak laporan yang menurutnya berbasis pada kesaksian palsu dan menyerukan pengunduran diri Marzuki.
“Kini telah muncul lebih banyak dan lebih terlihat dan oleh karena itu sudah waktunya untuk mengatasi masalah ini dengan cara menjelaskan situasi yang sebenarnya,” kata Marzuki, merujuk soal para pekerja Korea Utara di luar negeri.
Dia telah menerima informasi tentang pekerja yang menjadi "buruh terikat atau buruh paksa", terkait remunerasi yang buruk dan jam kerja yang panjang.
“Jumlah yang cukup besar juga bekerja di Timur Tengah. Para pekerja ini sedang digunakan untuk memperoleh devisa, misalnya," tambahnya.
Ahn Myeong Chul, mantan penjaga Korea Utara yang membelot dan kini menjabat direktur eksekutif NK Watch, mengatakan sebagian besar dari para pekerja bekerja di bidang kehutanan, konstruksi dan restoran.
"Pihak berwenang menahan keluarga pekerja Korea Utara sehingga para pekerja tidak bisa lepas dari tempat kerja atau mengeluh tentang kondisi (mereka),” katanya kepada wartawan. (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK