MA Thailand Akan Sidangkan Yingluck Shinawatra
Reuters | CNN Indonesia
Kamis, 19 Mar 2015 13:36 WIB
Bangkok, CNN Indonesia -- Mahkamah Agung Thailand menerima kasus kriminal Mantan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra terkait kesalahan penanganan skema subsidi beras bernilai miliaran dolar.
Yingluck diancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun jika terbukti bersalah dalam kasus ini.
“Kasus ini berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung sehingga kami menerimanya dan sidang pertama akan diadakan pada 19 Mei,” bunyi pernyataan tertulis Mahkamah Agung Thailand yang dikeluarkan pada Kamis (19/3).
Keputusan MA ini dikeluarkan ketika rasa tidak puas terhadap pemerintah militer yang disebut sebagai Dewan Nasional bagi Perdamaian dan Ketertiban, semakin bertambah.
Pada Senin, puluhan pengunjuk rasa yang sebagian membawa poster anti pemerintah militer berkumpul di depan pengadilan militer Bangkok tempat empat pegiat ditahan dengan tuduhan melanggar larangan berkumpul di depan umum.
Pada Januari Yingluck telah dilarang berlaga di panggung politik negara itu selama lima tahun setelah parlemen yang didukung militer menyatakan adik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra ini bersalah melakukan korupsi dalam skema beras itu.
Yingluck yang tidak hadir di Mahkamah Agung ini tetapi sebelumnya menyangkal tuduhan tersebut.
Dia juga membela kebijakan beras dimana pemerintah membeli beras dari petani dengan harga di atas harga pasar, dan menegaskan bahwa tuduhan terhadap dirinya berlatar belakang politik.
Pendukung Yingluck memandang kasus ini sebagai langkah paling baru dari kelompok pendukung kerajaan dan militer untuk menghancurkan pengaruh politik keluarganya, terutama pengaruh Thaksin yang juga disingkirkan oleh militer.
Pertikaian antara keluarga Shinawatra dan kelompok kemapanan politik Thailand ini telah membuat negara ini terpecah dalam 10 tahun terakhir.
Militer menyingkirkan pemerintahan Yingluck pada Mei dengan alasan harus turun tangan untuk mengakhiri aksi protes anti pemerintah yang penuh kekerasan.
Aksi protes itu mendapat dukungan semakin besar dari para pendukung kelompok kemapanan Bangkok yang bertujuan menyingkirkan pemerintah yang dianggap penuh dengan tindak pidana korupsi.
Para pengkritik skema subsidi beras ini menyatakan bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan populis yang bertujuan mendapat dukungan dari warga petani yang merupakan pendukung utama keluarga Shinawatra.
Pada 24 Februari menteri keuangan mengatakan jumlah pasok beras Thailand mecnapai 17,5 juta ton dan perkiraan kerugian negara akibat skema itu mencapai US$16,46 miliar.
Pemerintah Militer Thailand kesulitan mengurangi pasok beras yang dikumpulkan dari skema itu.
Pihak berwenang negera itu telah melakukan lima kali tender beras sejak militer mengambil alih kekuasaan dan menjual 1.177.983 ton beras dengan total pendapatan US$526 juta.
Para eksportir mengkritik skema subsidi ini karena dianggap mengganggu pasar, dan membuat Thailand tidak lagi menjadi eksportir beras terbesar di dunia.
Pemerintah Militer telah menyatakan tidak berencana menghidupkan kembali subsidi beras yang dikritik tersebut. (yns)
Yingluck diancam dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun jika terbukti bersalah dalam kasus ini.
“Kasus ini berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung sehingga kami menerimanya dan sidang pertama akan diadakan pada 19 Mei,” bunyi pernyataan tertulis Mahkamah Agung Thailand yang dikeluarkan pada Kamis (19/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pada Senin, puluhan pengunjuk rasa yang sebagian membawa poster anti pemerintah militer berkumpul di depan pengadilan militer Bangkok tempat empat pegiat ditahan dengan tuduhan melanggar larangan berkumpul di depan umum.
Pada Januari Yingluck telah dilarang berlaga di panggung politik negara itu selama lima tahun setelah parlemen yang didukung militer menyatakan adik mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra ini bersalah melakukan korupsi dalam skema beras itu.
Yingluck yang tidak hadir di Mahkamah Agung ini tetapi sebelumnya menyangkal tuduhan tersebut.
Dia juga membela kebijakan beras dimana pemerintah membeli beras dari petani dengan harga di atas harga pasar, dan menegaskan bahwa tuduhan terhadap dirinya berlatar belakang politik.
Pendukung Yingluck memandang kasus ini sebagai langkah paling baru dari kelompok pendukung kerajaan dan militer untuk menghancurkan pengaruh politik keluarganya, terutama pengaruh Thaksin yang juga disingkirkan oleh militer.
Pertikaian antara keluarga Shinawatra dan kelompok kemapanan politik Thailand ini telah membuat negara ini terpecah dalam 10 tahun terakhir.
Militer menyingkirkan pemerintahan Yingluck pada Mei dengan alasan harus turun tangan untuk mengakhiri aksi protes anti pemerintah yang penuh kekerasan.
Aksi protes itu mendapat dukungan semakin besar dari para pendukung kelompok kemapanan Bangkok yang bertujuan menyingkirkan pemerintah yang dianggap penuh dengan tindak pidana korupsi.
Para pengkritik skema subsidi beras ini menyatakan bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan populis yang bertujuan mendapat dukungan dari warga petani yang merupakan pendukung utama keluarga Shinawatra.
Pada 24 Februari menteri keuangan mengatakan jumlah pasok beras Thailand mecnapai 17,5 juta ton dan perkiraan kerugian negara akibat skema itu mencapai US$16,46 miliar.
Pemerintah Militer Thailand kesulitan mengurangi pasok beras yang dikumpulkan dari skema itu.
Pihak berwenang negera itu telah melakukan lima kali tender beras sejak militer mengambil alih kekuasaan dan menjual 1.177.983 ton beras dengan total pendapatan US$526 juta.
Para eksportir mengkritik skema subsidi ini karena dianggap mengganggu pasar, dan membuat Thailand tidak lagi menjadi eksportir beras terbesar di dunia.
Pemerintah Militer telah menyatakan tidak berencana menghidupkan kembali subsidi beras yang dikritik tersebut. (yns)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK