Dilema Pakistan dalam Konflik Yaman

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Pakistan menghadapi dilema dalam jalinan diplomatik yang kompleks terkait dengan konflik yang sedang berlangsung di Yaman.

Pekan lalu, Parlemen Pakistan mendesak pemerintah untuk tetap bersikap netral dalam konflik yang sedang berlangsung di Yaman, dengan tidak ikut serta dalam serangan udara yang diluncurkan oleh koalisi internasional pimpinan Arab Saudi melawan Houthi.

Namun, tak lama setelahnya, Pakistan mendapat kecaman dari Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab, Anwar Gargash yang menyatakan bahwa Pakistan "akan membayar harga yang berat untuk sikapnya yang ambigu".

Sementara para pejabat Saudi mulai mendesak Islamabad, Perdana Menteri Nawaz Sharif mengeluarkan pernyataan terkait kebijakan negaranya terhadap konflik di Yaman.

"Pemulihan pemerintahan Presiden Abdu Rabu Mansour Hadi akan menjadi langkah maju yang penting dalam membangun perdamaian di Yaman," kata Sharif, dikutip dari Channel NewsAsia, Kamis (16/4).

"Saya juga menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif selama kunjungannya ke Pakistan pada 9 April lalu bahwa kekerasan Houthi yang menggulingkan pemerintahan yang sah di Yaman merupakan preseden yang berbahaya dan penuh dengan risiko serius bagi seluruh wilayah," kata Sharif melanjutkan.

Para pakar menilai pernyataan Sharif tersebut bertentangan dengan semangat resolusi parlemen dan tampaknya mendukung langkah Saudi dalam perang di Yaman.

"Saya harus memuji Parlemen Pakistan karena telah memutuskan resolusi yang cerdas; Saya pikir ini satu-satunya jalan keluar bagi Pakistan, "kata Raoof Hasan, Direktur Eksekutif, Lembaga Perdamaian Regional.

Pilihan Redaksi Saudi Gempur Pangkalan Militer Houthi Iran Serukan Penghentian Serangan Udara di Yaman Perang Yaman dan Houthi Bukan Masalah Sunni-Syiah Negara Koalisi: Houthi Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Yaman PBB Tetapkan Embargo Senjata Terhadap Houthi

"Namun, pernyataan Perdana Menteri yang mencoba menafsirkan resolusi Parlemen, merupakan langkah yang tak bermartabat. Dia tidak harus melakukannya," kata Hasan melanjutkan.

Meskipun demikian, pakar lainnya percaya bahwa negara-negara yang tergabung dalam koalisi internasional pimpinan Saudi puas terhadap sikap Pakistan dalam konflik Yaman.

"Ada sejumlah negara Islam yang mendukung perang ini," kata Abdulrahman Rizk, seorang analis keamanan Timur Tengah yang independen.

"Negara-negara Teluk tengah mencari dukungan dari Pakistan untuk memastikan bahwa perang yang berlangsung menguntungkan pihak mereka, dan pengaruh Iran yang tumbuh di kawasan dapat dihentikan," kata Rizk melanjutkan.

Sementara, beberapa kelompok penganut Islam Sunni di Pakistan mendorong pemerintah untuk berpihak kepada Arab Saudi. Mereka turun ke jalan dan meluncurkan protes demi mengubah opini publik dan menekan pemerintah.

"Secara tradisional, mereka dibiayai oleh Saudi," kata Raoof.

Pemerintahan Sharif kini berada di bawah tekanan diplomatik intensif oleh koalisi Arab yang berpartispasi dalam perang di Yaman. Pakar menilai sulit bagi Pakistan untuk tetap bersikap netral dalam konflik di Yaman.

Arab Saudi bersama dengan negara-negara Teluk dan sejumlah negara lainnya telah meluncurkan serangan udara untuk memberangus kelompok pemberontak Syiah Houthi yang berhasil menguasai ibu kota Yaman, Sanaa, dan memaksa pemerintahan Abdu Rabu Mansour Hadi mundur ke Aden. 

Sejak serangan udara diluncurkan sekitar dua pekan lalu, Hadi melarikan diri ke Riyadh, Saudi.

Duta Besar Arab Saudi untuk Washington Adel al-Jubeir menyatakan koalisi serangan udara terdiri dari 10 negara.

Reuters mencatat, sejumlah negara yang telah menyatakan dukungannya terhadap koalisi udara pimpinan Saudi di antaranya adalah Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, Kuwait, Qatar, Mesir, Yordania, Sudan dan Maroko.

Sementara, Pakistan memilih bersikap netral, dan Oman menjadi satu-satunya negara Teluk yang tak berpartisipasi dalam serangan udara tersebut. (ama/ama)