Jakarta, CNN Indonesia -- Kemerdekaan yang diinginkan Palestina adalah yang sesuai dengan perbatasan tahun 1967, mencakup juga wilayah Gaza yang saat ini diblokade Israel. Namun, kemerdekaan sulit tercapai jika Hamas yang menguasai Gaza tidak juga akur dengan Fatah di Tepi Barat.
Perpecahan ini diakui juga oleh Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah dalam konferensi di Jakarta, Selasa (21/4). Dia mengatakan bahwa konflik Hamas adalah masalah internal yang harus diselesaikan sebelum negara itu mencapai kemerdekaan.
"Ini adalah masalah internal. Wilayah kami telah terpisah sejak tahun 2007, delapan tahun sudah. Menyatukannya kembali akan membutuhkan waktu, tapi berkomitmen untuk mengatasinya," kata Hamdallah di sela-sela Konferensi Asia Afrika di Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pertikaian politik Hamas dan Fatah menyebabkan perpecahan di Palestina. Hamas menguasai Gaza, wilayah para pendukungnya dan Fatah di tepi Barat. Upaya rekonsiliasi dan unifikasi kedua kubu terus dilakukan hingga akhir pekan lalu, namun aksi konkret belum terwujud.
Kedua kubu bertikai sejak Hamas memenangkan pemilu legislatif pada 2006. Hamas dan Fatah tidak mencapai kata sepakat untuk membagi pemerintahan. Konflik kedua kubu berujung pada penguasaan Gaza oleh Hamas dan Fatah di Tepi Barat. Kedua kubu mengklaim sebagai wakil rakyat Palestina.
Hamdallah mengatakan bahwa mempersatukan Palestina, termasuk mengakurkan kembali Fatah dan Hamas merupakan tujuan nasional bagi pemerintah. Palestina saat ini terus mengupayakan kemerdekaan mereka dari Israel, salah satunya melalui solusi dua negara.
"Kesepakatan dengan Hamas adalah tujuan nasional. Kami tidak akan bisa menjadi Palestina yang merdeka tanpa Gaza. Kami akan mencoba mengatasi konflik ini," tegas Hamdallah.
Kemerdekaan Palestina menjadi salah satu fokus utama dalam KAA tahun ini di Jakarta. Salah satu dari tiga
outcome document dari KTT Asia Afrika adalah bentuk dukungan kemerdekaan dan pembangunan kapasitas Palestina yang terangkum dalam Deklarasi Palestina.
Sebelumnya Hamdallah melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia berkomitmen mendirikan konsul kehormatan di Palestina serta meningkatkan kerja sama dagang.
(stu)