Polisi Afghanistan Terancam Tak Terima Gaji

Kabul, CNN Indonesia -- Afghanistan terlibat perselisihan dengan PBB terkait kendali dana abadi untuk gaji polisi yang menggarisbawahi kebingungan di kalangan pemberi donor yang ingin melepaskan diri dari negara itu ,tetapi ragu karena belum ada sistem yang bebas korupsi.

Upaya memperbaiki polisi Afghanistan merupakan salah satu proyek paling mahal dan paling bermasalah dari negara-negara sekutu Barat sejak mereka meningkatkan upaya membangun kembali negara itu setelah menyingkirkan Taliban pada 2001.

Perselisihan antara pemerintah Afghanistan dan PBB, yang dipicu oleh laporan korupsi polisi dari PBB yang bocor, adalah mengenai Dana Abadi Penegakan dan Hukum Afghanistan. Dan ini bisa membuat lebih dari 100 ribu polisi tidak akan mendapag gaji jika tidak diselesaikan pada akhir Juni.

Sementara polisi mengharapkan pembayaran gaji, pernyataan mereka tidak akan mendapatkannya bisa menyebabkan moral pasukan yang sangat penting bagi keamanan ini turun. Polisi berperan besar setelah sebagian besar tentara asing ditarik dan juga dalam upaya melawan serangan Taliban.

Pilihan Redaksi Anggota ISIS Dapat Pelatihan Kontra-Terorisme dari AS Pakistan Bebaskan Delapan Militan Taliban Penyerang Malala Sebanyak 20 Polisi Afganistan Tewas Diserang Taliban

Meski dana abadi polisi mencapai US$3 miliar sejak 2002, kepolisian Afghanistan tidak bisa menghilangkan reputasi korup dan disiplin yang buruk.

Penerbitan bocoran laporan PBB soal korupsi polisi, dan indikasi bahwa sejumlah pejabat PBB mencoba menutupi kegagalan mereka, membantu Presiden Ashraf Ghani dalam upaya mengambil alih kendali dana itu.

Sementara para negara donor ingin dana itu pada akhirnya diserahkan kepada pemerintah Afghanistan, sejumlah diplomat mengatakan kepada Reuters bahwa sebagian besar menteri negara itu terlalu korup dan ingin ada syarat keras sebelum dana itu diserahkan ke pemerinah Afghanistan.

Perundingan soal ini pun semakin memanas.

Setidaknya satu negara donor telah membekukan penyerahan dana berjumlah miliaran dolar. Seorang diplomat mengatakan harus ada bantuan kepada kementerian dalam negeri agar bisa mengelola dana itu “dengan baik dan bertanggungjawab”.

“Pertanyaan seberapa besar pemotongan bantuan dana akan tergantung pada keamanan, reformasi dan korupsi,” ujar diplomat itu.

Juru runding pemerintah Afghansitan Narghis Nehan mengatakan pembicaraan berpusat pada transisi selama 18 bulan dimana UNDP hanya akan bertindak sebagai pengawas.

Hal ini akan menjawab kekhawatiran Ghani terhadap manajemen UNDP yang dipersoalkan oleh presiden karena tidak mengabulkan usul pemindahan yang diajukan tahun lalu. Dan keputusan menutupi laporan korupsi dari pemerintah serta negara donor semakin menimbulkan rasa tidak percaya antara keduanya.

Meski tenggat waktu tercapai kesepakatan 30 Juni tampaknya tidak akan terwujud, negara-negara donor optimistis akan ditemukan satu jalan agar polisi tetap menerima gaji hingga kesepakatan bisa dicapai.

“Kita tidak bisa begitu saja memecat puluhan aparat di tengah musim pertempuran,” kata Franz-Michael Melbin, dutabesar Uni Eropa yang merupakan satu donor besar ke Dana Abadi itu. (yns)