Apa Saja yang Perlu Diketahui Soal Perundingan Nuklir Iran?
CNN Indonesia
Selasa, 30 Jun 2015 20:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perundingan nuklir antara Iran dengan enam negara besar dunia tidak juga mencapai kesepakatan pada tenggat waktu hari ini, Selasa (30/6), akibat alotnya tarik ulur kepentingan negara peserta dialog.
Perundingan nuklir Iran telah berlangsung 12 tahun, yaitu dari tahun 2002 ketika sekelompok warga Iran di pengasingan membocorkan lokasi instalasi nuklir rahasia di Natanz dan Arak. Intel Barat menyatakan bahwa terdapat program pembuatan senjata nuklir dalam proyek tersebut.
Presiden Iran saat itu, Mohammad Kahatami kemudian mengakui instalasi nuklir tersebut pada 2013, namun menampik tuduhan soal pembuatan senjata, dan menyatakan instalasi nuklir Iran hanya untuk tujuan perdamaian dan medis.
(Baca juga: Iran: Cabut Sanksi atau Tak Ada Kesepakatan Nuklir)
Pengakuan ini memicu tanggapan dan pertempuran diplomatik dari berbagadi negara. Hingga Juni 2006, terdapat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, China, Rusia, Perancis, dan Inggris serta satu negara tambahan yaitu Jerman, untuk membentuk kelompok P5+1 demi mengatasi nuklir Iran.
Iran yang tetap tidak mengindahkan desakan untuk menghentikan pengayaan uraniumnya, mulai mendapat sanksi dari DK PBB pada 2006. Sanksi dimulai dari pelarangan pengiriman pasokan material dan teknologi nuklir, dan pembekuan aset sejumlah individu dan perusahaan yang terkait dengan program nuklir.
Dalam beberapa tahun berikutnya, sanksi PBB terhadap Iran terus melebar, menargetkan investasi dalam sektor minyak, gas, dan petrokimia; ekspor produk olahan minyak bumi, pengawasan kapal dan pesawat; pelarangan transaksi bisnis, perbankan, asuransi dengan Bank Sentral Iran dan Korps Pengawal Revolusi Iran.
Tak ayal, berbagai sanksi yang diterapkan Barat kepada Iran tersebut telah melumpuhkan perekonomian negara republik Islam ini.
Tarik Ulur
Pada Juli 2014, tenggat waktu perundingan nuklir Iran dengan enam negara tidak tercapai dan diperpanjang hingga November 2014, lalu diperpanjang lagi hingga Juni 2015.
Tujuan akhir perundingan ini bagi Barat sangat jelas, yaitu agar Teheran tak dapat memproduksi bom atom. Sementara bagi Iran, perundingan ini merupakan kunci pencabutan sanksi ekonomi secara menyeluruh.
Tenggat waktu 30 Juni diperoleh dalam perundingan 2 April di Lausanne, Swiss. Saat itu, negara peserta dialog menyepakati kerangka kesepakatan yang memaparkan bahwa Iran harus mengurangi 19 ribu centrifuge pengaya uranium di dua fasilitas nuklir di Natanz dan Fordow menjadi hanya 6.104.
Centrifuge yang tersisa nanti adalah generasi pertama jenis IR-1. Iran juga sepakat untuk tidak mengaya uranium di atas 3,67 persen selama setidaknya 15 tahun. Angka uranium yang disyaratkan terhadap Iran jauh di atas keperluan membuat senjata, yaitu 90 persen.
(Baca juga: Bocoran Dokumen Saudi: Iran Kirim Perangkat Nuklir ke Sudan)
Iran juga tidak boleh memasang centrifuge selama 15 tahun ke depan. Menurut Daryl G. Kimball, direktur eksekutif Asosiasi Pengendali Senjata, Iran butuh berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun, untuk bisa membangun centrifuge lagi. Selain itu, aktivitas tersebut akan terdeteksi lembaga pengawas.
Selain itu, Iran juga harus mengurangi gas uranium mereka dari 8.700 kilogram menjadi tidak lebih dari 300 kilogram.
Tak juga sepakat
Perundingan nuklir di Wina, Austria telah berlangsung lebih dari sepekan dan melewati tenggat waktu hari ini, Selasa (30/6). Iran bersama dengan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, China dan Jerman tak juga mencapai kata sepakat karena alotnya tarik ulur kepentingan berbagai negara.
Salah satu poin yang masih diperdebatkan adalah bahwa Barat ingin sanksi terhadap Iran akan dihapuskan secara berkala jika beberapa syarat terpenuhi. Sementara Iran mendesak agar dihapuskannya sanksi sekaligus.
Selain itu, salah satu isu sensitif yang masih diperdebatkan adalah memastikan akses pengawas dari PBB dan Badan Energi Atom Internasional, atau IAEA, ke berbagai situs nuklir Iran, termasuk milik militer.
Namun, sejumlah pejabat Iran menyatakan bahwa akses ke situs militer Iran dilarang oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Hingga saat ini, belum ada informasi bahwa Iran menerima berbagai syarat yang diajukan Barat.
(Baca juga: Israel Memata-matai AS terkait Nuklir Iran)
Sementara, Israel, yang merasa terancam dengan program nuklir Iran, menyatakan skeptis akan perundingan ini. Israel menilai kesepakatan nuklir Iran justru memberi peluang Iran untuk makin meningkatkan industri nuklir untuk keperluan senjata.
Ketakutan akan mungkinnya terjadi peperangan juga menyeruak. Di bawah pemerintahan Barack Obama, AS beberapa kali mengatakan bahwa mereka tetap membuka kemungkinan menggunakan kekuatan militer demi mencegah Iran memproduksi senjata nuklir, jika jalur diplomasi gagal.
Selain itu, negara Arab penganut Islam Sunni juga takut Iran yang Syiah akan semakin kuat.
Namun dalam perundingan ini, Iran yang "dikeroyok" oleh enam negara besar, terlihat memiliki posisi tawar kecil karena sanksi ekonomi yang kian melilit perekonomian negaranya.
(Baca juga: FOKUS: Perundingan Nuklir Iran Molor (Lagi)) (ama/ama)
Perundingan nuklir Iran telah berlangsung 12 tahun, yaitu dari tahun 2002 ketika sekelompok warga Iran di pengasingan membocorkan lokasi instalasi nuklir rahasia di Natanz dan Arak. Intel Barat menyatakan bahwa terdapat program pembuatan senjata nuklir dalam proyek tersebut.
Presiden Iran saat itu, Mohammad Kahatami kemudian mengakui instalasi nuklir tersebut pada 2013, namun menampik tuduhan soal pembuatan senjata, dan menyatakan instalasi nuklir Iran hanya untuk tujuan perdamaian dan medis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pengakuan ini memicu tanggapan dan pertempuran diplomatik dari berbagadi negara. Hingga Juni 2006, terdapat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu AS, China, Rusia, Perancis, dan Inggris serta satu negara tambahan yaitu Jerman, untuk membentuk kelompok P5+1 demi mengatasi nuklir Iran.
Iran yang tetap tidak mengindahkan desakan untuk menghentikan pengayaan uraniumnya, mulai mendapat sanksi dari DK PBB pada 2006. Sanksi dimulai dari pelarangan pengiriman pasokan material dan teknologi nuklir, dan pembekuan aset sejumlah individu dan perusahaan yang terkait dengan program nuklir.
Dalam beberapa tahun berikutnya, sanksi PBB terhadap Iran terus melebar, menargetkan investasi dalam sektor minyak, gas, dan petrokimia; ekspor produk olahan minyak bumi, pengawasan kapal dan pesawat; pelarangan transaksi bisnis, perbankan, asuransi dengan Bank Sentral Iran dan Korps Pengawal Revolusi Iran.
Tak ayal, berbagai sanksi yang diterapkan Barat kepada Iran tersebut telah melumpuhkan perekonomian negara republik Islam ini.
Tarik Ulur
Pada Juli 2014, tenggat waktu perundingan nuklir Iran dengan enam negara tidak tercapai dan diperpanjang hingga November 2014, lalu diperpanjang lagi hingga Juni 2015.
Tenggat waktu 30 Juni diperoleh dalam perundingan 2 April di Lausanne, Swiss. Saat itu, negara peserta dialog menyepakati kerangka kesepakatan yang memaparkan bahwa Iran harus mengurangi 19 ribu centrifuge pengaya uranium di dua fasilitas nuklir di Natanz dan Fordow menjadi hanya 6.104.
Centrifuge yang tersisa nanti adalah generasi pertama jenis IR-1. Iran juga sepakat untuk tidak mengaya uranium di atas 3,67 persen selama setidaknya 15 tahun. Angka uranium yang disyaratkan terhadap Iran jauh di atas keperluan membuat senjata, yaitu 90 persen.
(Baca juga: Bocoran Dokumen Saudi: Iran Kirim Perangkat Nuklir ke Sudan)
Iran juga tidak boleh memasang centrifuge selama 15 tahun ke depan. Menurut Daryl G. Kimball, direktur eksekutif Asosiasi Pengendali Senjata, Iran butuh berbulan-bulan, hingga bertahun-tahun, untuk bisa membangun centrifuge lagi. Selain itu, aktivitas tersebut akan terdeteksi lembaga pengawas.
Selain itu, Iran juga harus mengurangi gas uranium mereka dari 8.700 kilogram menjadi tidak lebih dari 300 kilogram.
Tak juga sepakat
Perundingan nuklir di Wina, Austria telah berlangsung lebih dari sepekan dan melewati tenggat waktu hari ini, Selasa (30/6). Iran bersama dengan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, China dan Jerman tak juga mencapai kata sepakat karena alotnya tarik ulur kepentingan berbagai negara.
 Dalam perundingan nuklir, Iran diminta mengurangi centrifuge pengaya uranium di dua fasilitas nuklir di Natanz dan Fordow. (IIPA via Getty Images) |
Selain itu, salah satu isu sensitif yang masih diperdebatkan adalah memastikan akses pengawas dari PBB dan Badan Energi Atom Internasional, atau IAEA, ke berbagai situs nuklir Iran, termasuk milik militer.
Namun, sejumlah pejabat Iran menyatakan bahwa akses ke situs militer Iran dilarang oleh Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Hingga saat ini, belum ada informasi bahwa Iran menerima berbagai syarat yang diajukan Barat.
(Baca juga: Israel Memata-matai AS terkait Nuklir Iran)
Sementara, Israel, yang merasa terancam dengan program nuklir Iran, menyatakan skeptis akan perundingan ini. Israel menilai kesepakatan nuklir Iran justru memberi peluang Iran untuk makin meningkatkan industri nuklir untuk keperluan senjata.
Ketakutan akan mungkinnya terjadi peperangan juga menyeruak. Di bawah pemerintahan Barack Obama, AS beberapa kali mengatakan bahwa mereka tetap membuka kemungkinan menggunakan kekuatan militer demi mencegah Iran memproduksi senjata nuklir, jika jalur diplomasi gagal.
Selain itu, negara Arab penganut Islam Sunni juga takut Iran yang Syiah akan semakin kuat.
Namun dalam perundingan ini, Iran yang "dikeroyok" oleh enam negara besar, terlihat memiliki posisi tawar kecil karena sanksi ekonomi yang kian melilit perekonomian negaranya.
(Baca juga: FOKUS: Perundingan Nuklir Iran Molor (Lagi)) (ama/ama)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK