Malaysia Blokir Situs Pengkritik Pemerintah

Denny Armandhanu/Reuters, CNN Indonesia | Senin, 20/07/2015 16:27 WIB
Malaysia Blokir Situs Pengkritik Pemerintah Sarawak News yang dikelola seorang wanita Inggris dari London diblokir setelah menyebarkan laporan dan dokumen tuduhan penyuapan di 1MDB. (Reuters/Olivia Harris)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Malaysia memblokir sebuah situs yang dikelola dari Inggris karena mengkritik Perdana Menteri Najib Razak. Langkah pemerintah ini sontak dihujani kritik.

Situs tersebut, Sarawak News, dikelola oleh seorang wanita Inggris di London, seperti diberitakan Reuters, Senin (20/7). Pemerintah Malaysia menganggap situs tersebut melanggar peraturan internet setelah menyebarkan laporan dan dokumen tuduhan penyuapan dan salah atur dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad, 1MDB.

Menurut Komisi Multimedia dan Komunikasi Malaysia, MCMC, situs itu melanggar Undang-undang Komunikasi dan Multimedia 1998 yang mengatur larangan penyebaran konten yang "tidak pantas, cabul, keliru, mengancam atau menyinggung dengan tujuan mengganggu, mencaci, mengancam atau melecehkan seseorang."


Editor situs tersebut Clare Rewcastle-Brown mengatakan bahwa langkah Malaysia itu adalah bentuk sensor terhadap korupsi besar yang mereka ungkap.

"Pukulan terbaru untuk kebebasan media ini hanya semakin memicu rasa tidak percaya terhadap pemerintahan saat ini, yang telah terbukti tidak mampu melawan bukti yang kami hadirkan," ujar Rewcastle-Brown dalam pernyataannya.

Kubu oposisi Malaysia juga mengecam langkah tersebut. Anggota parlemen oposisi Lim Kit Siang dari Partai Aksi Demokrasi menyebutkan pemblokiran hanya semakin mendiskreditkan pemerintah.

"Saran kami untuk Najib agar dia menggunakan akal sehat, bahwa memblokir akses Sarawak Report tidak akan menghentikan kisruh 1MDB, tapi malah sebaliknya, membuat kredibilitas dan legitimasi pemerintah terjun ke titik terdalam," kata Lim.

1MDB dengan utang mencapai lebih dari US$11 miliar tengah diselidiki oleh aparat Malaysia atas dugaan korupsi dan salah manajemen. Najib menjadi ketua dewan penasihat dalam perusahaan investasi milik negara itu.

Sebelumnya media Wall Street Journal (WSJ) awal bulan ini mengungkapkan dana 1MDB sebesar US$700 juta masuk ke rekening pribadi Najib. PM Najib membantah telah menggelapkan uang untuk keperluan pribadi dan menggugat WSJ. Dia menuduh ada pihak yang mencoba melakukan kampanye hitam untuk menggulingkannya. (den)