Soal 1MDB, Rekening Pribadi PM Malaysia Ditutup Sejak Maret

Jakarta, CNN Indonesia -- Jaksa Agung Malaysia, atau AGC, menyatakan bahwa enam rekening bank yang dibekukan pada Senin (6/7) dalam proses penyelidikan kasus korupsi di tubuh lembaga investasi 1 Malaysia Development Berhad, atau 1MDB, tidak termasuk rekening Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak.

Pasalnya, rekening pribadi Najib yang diduga menerima aliran dana dari 1MDB telah ditutup sejak Maret 2015. (Baca juga: Enam Rekening Terkait Tuduhan Korupsi PM Malaysia Dibekukan)

Penyelidikan 1MDB menyeret nama Najib setelah pekan lalu Wall Street Journal, atau WSJ, melaporkan adanya aliran dana sebesar US$700 juta, atau sekitar Rp9,3 triliun dari badan investasi tersebut ke rekening pribadi Najib. WSJ mengklaim laporan tersebut berdasarkan dokumen hasil penyelidikan terhadap 1MDB oleh Satgas khusus yang dibentuk pemerintah Malaysia.

Aliran dana ini dikonfirmasi oleh Jaksa Agung Tan Sri Abdul Gani Patail namun Najib segera membantah tuduhan korupsi terhadapnya, dan berencana menuntut Wall Street Journal.

Dilaporkan Channel NewsAsia pada Kamis (9/7), dalam siaran pers yang dirilis AGC memaparkan bahwa rekening pribadi Najib di AmBank Islamic masing-masing sudah ditutup pada 30 Agustus 2013 dan 9 Mar 2015.

(Baca juga: Hampir Rp9,3 T Dana 1MDB Mengalir ke Rekening PM Malaysia)

Dokumen yang dirilis oleh WSJ untuk mendukung laporan mereka menunjukkan salah satu rekening di AmBank yang terlibat dalam skandal ini dan diduga dimiliki oleh Najib, telah ditutup sejak 30 Agustus 2013.

Pilihan Redaksi Lewat Blog, Mahathir Mohamad Beberkan Skandal PM Najib PM Malaysia Bantah Tuduhan Korupsi Dana 1MDB Soal Tuduhan Korupsi PM Malaysia, Polisi Geledah Kantor 1MDB

AGC juga merinci sejumlah dokumen yang disita dalam penggeledahan di kantor 1MDB di Kuala Lumpur pada Rabu (7/7). Penggeladahan yang dimulai pada pukul 09.40 pagi, berlangsung sekitar sembilan jam.

AGC memaparkan bahwa dokumen yang disita, meliputi risalah rapat Dewan Direksi 1MDB, buku catatan rapat, laporan bank dan berbagai rincian bank lainnya, calaporan rekonsiliasi, catatan perjanjian bisnis dan transaksi investasi, dan dokumen kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa komputer jinjing juga disita.

Dalam pernyataannya yang dikeluarkan pada Rabu di media sosial, Najib menggambarkan laporan WSJ sebagai "bagian dari agenda jahat" yang didukung oleh orang-orang yang menginginkan dia lengser sebagai perdana menteri maupun pemimpin UMNO.

Najib juga mendesak satgas khusus yang terdiri dari Jaksa Agung, Bank Negara, Kepolisian Diraja Malaysia dan Komisi Anti-Korupsi Malaysia itu perlu menyelidiki keabsahan dokumen yang digunakan dalam laporan WSJ. (ama/ama)