Suu Kyi Bertemu Presiden Myanmar, Bahas Transisi Pemerintahan

Jakarta, CNN Indonesia -- Tokoh oposisi dan demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengadakan pertemuan dengan Presiden Thein Sein untuk membicarakan transisi pemerintahan pasca kemenangan besar partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, dalam pemilu multi-partai yang digelar 8 November lalu.

Berdasarkan hasil pemilu yang diumumkan oleh komisi pemilihan umum Myanmar, Union Election Commisision, atau UEC, NLD menang telak atas 90 partai lainnya, dengan mengamankan 77 persen kursi di semua majelis di parlemen Myanmar, dengan total 887 kursi dari 1.150 kursi yang diperebutkan.

Dengan kemenangan besar ini, sebagian besar kursi parlemen dipastikan akan diisi oleh para kandidat NLD yang akan mulai menjabat pada awal tahun depan. Meski menang telak, transisi pemerintahan akan berjalan lancar jika NLD dapat menjalin hubungan yang baik dengan militer.

Pilihan Redaksi Menang Besar, Cendera Mata Partai Suu Kyi Diborong Pembeli Pemilu Myanmar dan Harapan Seorang Tukang Becak Bertemu Ketua Parlemen Myanmar, Suu Kyi Bahas Rekonsiliasi Anggota Baru Parlemen Myanmar Menjabat pada Awal 2016

Pasalnya, dalam pemerintahan semi-militer Myanmar, militer tetap mendapatkan 25 persen jatah kursi parlemen, dan memiliki hak veto dalam perumusan perubahan undang undang. Selain itu, dalam undang-undang yang disahkan pada rezim junta militer, sejumlah sektor kunci, seperti kementerian dalam negeri, kementerian pertahanan dan kementerian perbatasan juga harus dikuasai oleh militer.

Menurut pejabat kantor presiden, Suu Kyi tiba di kediaman Thein Sein di ibu kota Naypyitaw pada hari Rabu (2/12) pagi. Suu Kyi juga dijadwalkan untuk bertemu dengan Kepala Militer Min Aung Hlaing.

Pertemuan Suu Kyi dengan Thein Sein dan Min Aung Hlaing ini akan membahas pengaturan pembagian kekuasaan antara angkatan bersenjata dan partai yang berkuasa terpilih, terlepas dari hasil pemilu yang menunjukkan rakyat menginginkan demokrasi penuh. Militer Myanmar berpendapat bahwa mereka perlu melindungi penerapan demokrasi yang terbilang baru di Myanmar dan menjaga perdamaian.

Suu Kyi, 70, telah menyatakan dia ingin bekerja dengan pihak militer tetapi dengan jelas mengutarakan keinginannya untuk mengubah konstitusi, termasuk soal kebijakan yang mengganjalnya menjadi presiden karena memiliki suami dan anak berkewarganegaraan asing.

Hingga kini, belum jelas apakah para anggota parlemen dari NLD yang baru terpilih akan berhati-hati dalam mengambil tindakan, atau segera meluncurkan desakan untuk mengurangi peran politik angkatan bersenjata, ketika mereka menjabat pada Februari 2016 mendatang.

Sementara, baik Thein Sein maupun Aung Hlaing Min menunjukkan dukungan terhadap hasil pemilu dan berjanji turut memastikan kelancaran transisi pemerintah yang akan dimulai pada Februari hingga April tahun depan.

Suu Kyi sendiri sebelumnya melontarkan komentar tegas soal peran militer pimpinan Aung Hlaing Min dalam pemerintahan Myanmar pada Juni lalu, setelah militer memutuskan akan memertahankan hak veto mereka dalam parlemen.

"Dia tidak dipilih oleh rakyat, mengapa dia memiliki hak untuk memutuskan?" kata Suu Kyi. (ama/stu)