Jakarta, CNN Indonesia -- Aung San Suu Kyi bertemu dengan ketua parlemen Myanmar Shwe Mann untuk kedua kalinya dalam seminggu pada Kamis (19/11). Pertemuan ini disebut untuk membahas rekonsiliasi kekuatan politik yang berbeda di negara itu setelah kemenangan besar partai Suu Kyi dalam pemilu awal bulan ini.
Suu Kyi juga bertemu duta besar dari beberapa negara termasuk Rusia, Jerman, Inggris dan Spanyol di salah satu bangunan parlemen pada Kamis, sehari setelah menerima duta besar China.
Suu Kyi telah membuat tawaran damai kepada presiden Myanmar, militer dan partai mantan jenderal yang telah memerintah negara itu sejak junta menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan semi-sipil pada 2011.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meskipun Presiden Thein Sein dan pemimpin angkatan bersenjata Min Aung Hlaing telah mengucapkan selamat Suu Kyi untuk kemenangannya, kecurigaan tetap hidup di antara pemilih di Myanmar, yang dihantui tragedi 1990 ketika junta mengabaikan kemenangan telak Suu Kyi.
Belum ada jadwal pasti untuk pertemuan antara presiden dan pemenang Nobel itu.
Suu Kyi dan Shwe Mann, yang memiliki pengaruh kuat atas anggota parlemen, setuju pada Kamis untuk "membawa ketenangan bagi penduduk" dengan bekerja sama dan bernegosiasi melalui transisi ke parlemen berikutnya.
Shwe Mann memimpin faksi kuat yang di Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang berkuasa dan kerja sama dalam beberapa minggu mendatang bisa menjadi penting selama masa transisi berkepanjangan sebelum Paryai Suu Kyi Liga Nasional Demokrasi (NLD) mengambil alih parlemen, kemungkinan pada akhir Maret tahun depan.
USDP kehilangan sebagian besar kursi di pemilu, tetapi anggota dikalahkan parlemen saat ini akan tetap menjabat sampai Januari.
Menjelang pemilu, Shwe Mann telah memenangkan reputasi sebagai salah satu mantan jenderal militer di USDP yang lebih berhaluan reformasi. Hubungannya yang terlihat membaik dengan Suu Kyi dicurigai oleh Thein Sein dan menyebabkan ia digulingkan dari posisi ketua USDP.
Di lain pihak, bagaimana hubungan NLD dengan militer adalah salah satu ketidakpastian politik terbesar dalam masa transisi Myanmar saat ini.
Militer akan menjadi blok oposisi terbesar NLD di parlemen dengan 25 kursi parlemen telah ditetapkan untuk militer di bawah konstitusi Myanmar pada 2011.
Konstitusi itu juga mengatur veto atas perubahan konstitusi dan tiga portofolio menteri penting.
Salah satu sumber terbesar dari ketegangan antara Suu Kyi dan militer adalah klausul dalam konstitusi yang melarang dia menjadi presiden.
(stu)