Hong Kong Tangkap Tersangka Pengebom Dekat Gedung Parlemen

Jakarta, CNN Indonesia -- Polisi Hong Kong mengonfirmasi bahwa enam pria yang diduga terkait dengan ledakan bom kecil di luar gedung Dewan Legislatif pada awal bulan ini telah berhasil ditangkap.

Juru bicara polisi Hong Kong pada Selasa (22/12) memaparkan para tersangka terdiri dari lima pria, berusia 18 hingga 22 tahun, yang ditangkap pada Senin (21/12) pagi karena dicurigai melakukan aksi pembakaran dan seorang pria berusia 24 tahun yang ditangkap pada malam hari.

Pilihan Redaksi Bom Bunuh Diri Taliban Tewaskan Enam Tentara AS Penumpang Muslim Lindungi Non-Muslim dalam Serangan di Kenya Hacker Iran Pernah Retas Bendungan di New York

Tersangka keenam diduga merekut empat mahasiswa lainnya, dan kini masih menjalani proses penyelidikan oleh petugas meski belum menerima dakwaan apapun.

Ledakan kecil di depan gedung Dewan Legislatif terjadi pada Rabu (9/12) terjadi hanya beberapa jam setelah pengumuman bahwa rapat parlemen soal undang-undang hak cipta ditunda karena tak cukup anggota parlemen yang datang. UU tersebut, menurut pihak oposisi, akan membatasi kebebasan berekspresi.

Tidak ada korban jiwa maupun terluka akibat insiden itu.

Media lokal, The South China Morning Post melaporkan bahwa dua dari enam tersangka yang ditanggak merupakan anggota kelompok prokemerdekaan Hong Kong, Valiant Frontier, yang menyerukan reli secara daring terhadap RUU hak cipta yang kontroversial.

RUU ini bertujuan untuk mengubah undang-undang hak cipta di Hong Kong dengan memperluas perlindungan pemilik hak cipta ke internet. Penentang undang-undang hak cipta khawatir RUU ini dapat digunakan Beijing untuk membatasi kebebasan berbicara, kreativitas dan satir politik.

"Warga Hong Kong memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat mereka secara hukum, damai, dan rasional, tapi kita tidak bisa menerima segala bentuk ekspresi kekerasan, melawan hukum, dan menyakiti orang lain dan perusakan properti," kata pemimpin Hong Kong, Leung Chun-ying kepada para wartawan, Senin (21/12).

"Pemerintah dan polisi serius menangani setiap masalah ilegal," kata Leung menambahkan, sebelum ia berangkat ke Beijing.

Tahun lalu, puluhan ribu pengunjuk rasa memblokir jalan-jalan utama selama beberapa pekan untuk menyerukan demokrasi penuh di Hong Kong. Mereka menuntut pemilu untuk memilih pemimpin Hong Kong pada 2017 mendatang bisa berjalan demokratis sepenuhnya, dan rakyat bukan hanya memilih kandidat yang telah disetujui oleh China. (ama/stu)