Junta Militer Thailand Janji Serahkan Kekuasaan pada 2017
Reuters | CNN Indonesia
Rabu, 23 Des 2015 18:07 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menyatakan bahwa junta militer akan menyerahkan kembali kekuasaan pada 2017 nanti.
Dalam pidato akhir tahun yang disampaikan pada Rabu (23/12), Prayuth mengatakan bahwa junta tetap pada rencana untuk mengambalikan kekuasaan.
“Kami punya waktu satu tahun enam bulan dimulai dari Januari 2016 dan pemerintah akan meletakkan fondasi yang sebelumnya tidak dilakukan dan jika tidak bisa terlaksana maka akan diletakkan di rencana reformasi,” ujar prayuth dalam pidato akhir tahun yang disampaikan pada Rabu (23/12) di Bangkok.
Junta, atau Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Perintah, mengambil alih kekuasaan pada Mei 2014 dan menggulingkan pemerintahan terpilih. Kudeta ini mengakhiri protes berkepanjangan yang menuntut mundurnya mantan perdana menteri Yingluck Shinawatra.
Sejar itu, militer terus melakukan pembaruan berbagai konstitusi, yang banyak dikritik didisain demi mengurangi kekuasaan partai politik dan menetralisir mereka yang dianggap loyal kepada mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, saudara Yingluck, yang dilengserkan pada 2006.
Junta sebelumnya telah berulang kali menunda rencana pemilu, menganggap Thailand belum cukup stabil untuk menyelenggarakannya.
“Kita memasuki fase kedua sekarang,” ujar Prayuth.
Selama berkuasa, pemerintah militer Thailand menekan perbedaan pendapat dan menidak keras pengkritik monarki, menuai kritik dari keompok hak asasi manusia, PBB dan pemerintah Barat.
Di sisi lain, Thailand juga berjuang untuk menghidupkan kembali perekonomian yang bergantung pada ekspor.
Di bawah junta, pasukan keamanan bisa melakukan penangkapan tanpa surat perintah pengadilan dan menahan orang tanpa dakwaan.
Mengungkit itu, Prayuth mengatakan yang ditangkap memang melanggar aturan keamanan.
"Hukum mengatakan Anda tidak dapat melakukan ini dan mereka masih melakukannya," kata Prayuth. "Kemudian mereka mengatakan saya melanggar hak asasi manusia."
Kudeta oleh Prayuth merupakan yang terakhir dalam konflik politik selama lebih dari satu dekade, membagi Thaoland antara loyalis Thaknsin dan kelompok militer-monarki. (stu)
Dalam pidato akhir tahun yang disampaikan pada Rabu (23/12), Prayuth mengatakan bahwa junta tetap pada rencana untuk mengambalikan kekuasaan.
“Kami punya waktu satu tahun enam bulan dimulai dari Januari 2016 dan pemerintah akan meletakkan fondasi yang sebelumnya tidak dilakukan dan jika tidak bisa terlaksana maka akan diletakkan di rencana reformasi,” ujar prayuth dalam pidato akhir tahun yang disampaikan pada Rabu (23/12) di Bangkok.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejar itu, militer terus melakukan pembaruan berbagai konstitusi, yang banyak dikritik didisain demi mengurangi kekuasaan partai politik dan menetralisir mereka yang dianggap loyal kepada mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra, saudara Yingluck, yang dilengserkan pada 2006.
Junta sebelumnya telah berulang kali menunda rencana pemilu, menganggap Thailand belum cukup stabil untuk menyelenggarakannya.
“Kita memasuki fase kedua sekarang,” ujar Prayuth.
Selama berkuasa, pemerintah militer Thailand menekan perbedaan pendapat dan menidak keras pengkritik monarki, menuai kritik dari keompok hak asasi manusia, PBB dan pemerintah Barat.
Di sisi lain, Thailand juga berjuang untuk menghidupkan kembali perekonomian yang bergantung pada ekspor.
Di bawah junta, pasukan keamanan bisa melakukan penangkapan tanpa surat perintah pengadilan dan menahan orang tanpa dakwaan.
Mengungkit itu, Prayuth mengatakan yang ditangkap memang melanggar aturan keamanan.
"Hukum mengatakan Anda tidak dapat melakukan ini dan mereka masih melakukannya," kata Prayuth. "Kemudian mereka mengatakan saya melanggar hak asasi manusia."
Kudeta oleh Prayuth merupakan yang terakhir dalam konflik politik selama lebih dari satu dekade, membagi Thaoland antara loyalis Thaknsin dan kelompok militer-monarki. (stu)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK