Myanmar Gelar Pemilu Presiden pada 10 Maret

Jakarta, CNN Indonesia -- Parlemen Myanmar memajukan tanggal pelaksanaan pemilu presiden, dari sebelumnya tanggal 17 Maret menjadi tanggal 10 Maret. Ketiga calon presiden dari Majelis Rendah, Majelis Tinggi dan kubu militer juga segera diumumkan.

Presiden Myanmar akan terpilih dengan sistem perolehan suara terbanyak dalam pemilu tersebut. Sementara dua capres lainnya yang mendapatkan suara lebih sedikit dengan otomatis akan menjadi wakil presiden.

Meski demikian, nama Aung San Suu Kyi, pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memenangkan pemilu demokratis pertama pada November lalu, dipastikan tidak akan menjadi salah satu kandidat presiden, mengingat konstitusi Myanmar saat ini melarang siapa pun yang memiliki pasangan atau keturunan dengan paspor asing untuk menjadi presiden.

Lihat juga: Usai Reformasi, Warga Myanmar Gencar Belajar Bahasa Inggris

Percepatan pelaksanaan pemilu presiden ini diumumkan pada Selasa (1/3), menyusul diskusi alot yang berlangsung berberapa pekan antara NLD dan kubu militer.

"Kami memerlukan waktu [untuk memutuskan] dengan harapan kita bisa bernegosiasi dengan militer untuk menangguhkan bab 59 (f)," ujar pejabat partai yang tidak disebutkan namanya kepada The Myanmar Times.

"Tapi sekarang kami menerima bahwa ini tidak dapat terjadi, sehingga kita sudah menyerah atas rencana ini. Kami kembali kepada rencana kami sebelumnya, yakni mencalonkan presiden proksi, bukan Daw Aung San San Suu Kyi," katanya.

Lihat juga: Bentrok Antar Etnis di Myanmar, 3.000 Orang Melarikan Diri

Para anggota NLD dan pakar menyatakan partai itu cenderung mempercepat pemilihan umum untuk mengakhiri perdebatan panjang antara militer dan NLDsoal apakah konsitusi yang dirancang junta militer dapat diubah.

Tanggal yang sebelumnya ditetapkan untuk pemilu, yakni 17 Maret, hanya berselang dua pekan sebelum dimulainya masa pemerintahan baru yang ditetapkan pada 1 April 2016. Tanggal itu juga memberi Suu Kyi banyak waktu untuk menegosiasikan persyaratan transisi.

Namun, menghadapi militer yang bersikukuh, Suu Kyi diperkirakan memutuskan mempercepat pemungutan suara untuk mendapatkan lebih banyak waktu mempersiapkan pemerintahan.

"Jelas bahwa amandemen pasal 59 (f) tidak mungkin. Jadi mereka ingin pengumuman nominasi presiden terjadi lebih cepat sehingga mereka dapat memiliki lebih banyak waktu membentuk kabinet," kata pakar politik, Yan Myo Di, dikutip dari Channel NewsAsia.

Selain itu, diduga kurangnya kerja sama dari pemerintahan Presiden Thein Sein menjadi faktor lain pemilu diadakan lebih cepat.

Lihat juga: Anggota Parlemen Baru Myanmar Dilantik

Pekan lalu, NLD mengkritik militer dan partai yang didukung militer, Partai Serikat Solidaritas dan Pembangunan (USDP) atas proyek tambang tembaga kontroversial dijalankan sebagai perusahaan patungan antara produsen senjata China dan militer Myanmar.

NLD akhir-akhir ini juga kerap menyinggung sejumlah proyek pemerintah sebelumnya.

Terkait hal ini, anggota parlemen militer sempat menunjukkan kemarahannya dengan berdiri dalam sidang parlemen. Salah satu anggota parlemen dari kubu militer menampik tuduhan NLD.

"Pemerintah yang menjabat saat ini bertanggung jawab hanya kepada parlemen sebelumnya yang membentuknya," kata juru bicara Thein Sein, Ye Htut, dalam upaya mendukung sejumlah menteri yang menolak datang ke parlemen untuk menghadapi interogasi oleh NLD.

Perdebatan sengit antara NLD dan kubu militer di parlemen menunjukkan tantangan besar yang dihadapi Suu Kyi dan partainya untuk mengatasi rasa ketidakpercayaan antara junta militer yang bertahun-tahun memimpin negara itu dengan para aktivis pro-demokrasi.

Ketika kini kedua belah pihak terpaksa berbagi kekuasaan, militer tetap menguasai tiga posisi penting di pemerintahan, yakni Kementerian Keamanan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perbatasan. Militer juga mendapatkan 25 persen kursi di parlemen serta memiliki hak veto terhadap konstitusi Myanmar. (ama/stu)