Korut Klaim Penangkal Nuklirnya Bukan untuk Menyerang Korsel
Gilang Fauzi/ Reuters | CNN Indonesia
Kamis, 03 Mar 2016 05:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Korea Utara untuk PBB, So Se Pyong, menyatakan senjata penangkal nuklir di negaranya tidak diperuntukkan menyerang Korea Selatan.
Pernyataan itu disampaikan oleh So Se Pyong dalam Koferensi PBB mengenai Pelucutan Senjata di Jenewa.
"Kami telah menegaskan bahwa senjata penangkal nuklir di Korea Utara ini tidak ditujukan untuk menyerang rekan satu rumpun, melainkan untuk melindungi perdamaian di Semenanjung Korea dan memastikan keamanan di wilayah tersebut dari skenario perang nuklir Amerika Serikat," ujar So Se Pyong dalam forum tersebut seperti dikutip Reuters, kemarin.
Sementara itu, Dewan Keamanan PBB sepakat mengesahkan resolusi yang memperluas sanksi keras PBB terhadap Korea Utara.
Sanksi baru dijatuhkan sebagai tindakan atas uji coba nuklir yang dilakuan Korea Utara pada 6 Januari.
Berdasarkan sanksi baru tersebut, yang sebagian besar merupakan hasil perundingan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok, semua kapal kargo yang berangkat dan mengarah ke Korea Utara harus diperiksa.
Selain itu, perwakilan-perwakilan dagang Korea Utara di Suriah, Iran dan Vietnam menjadi bagian dari 16 individu yang dimasukkan ke daftar hitam, yang dibuat PBB, beserta 12 entitas Korea Utara.
Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, sebelumnya menyatakan Seoul tidak akan menutup pintu untuk berdialog dengan Korea Utara. Meski demikian, Park memperingatkan bahwa Pyongyang akan mendapat tekanan yang lebih besar jika tetap menjalankan program nuklirnya.
"Pemerintah tidak akan menutup pintu dialog, tapi selama [Korea] Utara tidak menunjukkan kemauan untuk menghentikan program nuklir dan menolak untuk berubah, tekanan dari kami dan masyarakat internasional akan terus berlanjut," ujar Park pada Selasa (1/3).
Dalam pidatonya pada peringatan gerakan kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang dekade 1900-an, Park memaparkan bahwa sanksi baru oleh Dewan Keamanan PBB menunjukkan dukungan internasional yang luas untuk menghentikan program nuklir Korea Utara.
Meski membuka pintu dialog, Park tidak mengajukan proposal untuk melakukan dialog baru dengan Korut. Dialog kedua Korea ini terakhir kali terjadi pada Agustus tahun lalu, ketika kedua belah pihak sepakat untuk berupaya untuk memperbaiki hubungan.
DK PBB mengecam tindakan Korut yang melanggar resolusi soal pelarangan penggunaan teknologi rudal balistik oleh negara yang terisolasi itu.
Rancangan resolusi DK PBB yang baru membutuhkan negara anggota PBB untuk memeriksa barang apakah ada barang terlarang di seluruh kargo yang melewati wilayah mereka dalam perjalanan dari atau menuju Korea Utara. (gil)
Pernyataan itu disampaikan oleh So Se Pyong dalam Koferensi PBB mengenai Pelucutan Senjata di Jenewa.
"Kami telah menegaskan bahwa senjata penangkal nuklir di Korea Utara ini tidak ditujukan untuk menyerang rekan satu rumpun, melainkan untuk melindungi perdamaian di Semenanjung Korea dan memastikan keamanan di wilayah tersebut dari skenario perang nuklir Amerika Serikat," ujar So Se Pyong dalam forum tersebut seperti dikutip Reuters, kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan sanksi baru tersebut, yang sebagian besar merupakan hasil perundingan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok, semua kapal kargo yang berangkat dan mengarah ke Korea Utara harus diperiksa.
Selain itu, perwakilan-perwakilan dagang Korea Utara di Suriah, Iran dan Vietnam menjadi bagian dari 16 individu yang dimasukkan ke daftar hitam, yang dibuat PBB, beserta 12 entitas Korea Utara.
"Pemerintah tidak akan menutup pintu dialog, tapi selama [Korea] Utara tidak menunjukkan kemauan untuk menghentikan program nuklir dan menolak untuk berubah, tekanan dari kami dan masyarakat internasional akan terus berlanjut," ujar Park pada Selasa (1/3).
Dalam pidatonya pada peringatan gerakan kemerdekaan Korea dari penjajahan Jepang dekade 1900-an, Park memaparkan bahwa sanksi baru oleh Dewan Keamanan PBB menunjukkan dukungan internasional yang luas untuk menghentikan program nuklir Korea Utara.
Meski membuka pintu dialog, Park tidak mengajukan proposal untuk melakukan dialog baru dengan Korut. Dialog kedua Korea ini terakhir kali terjadi pada Agustus tahun lalu, ketika kedua belah pihak sepakat untuk berupaya untuk memperbaiki hubungan.
Rancangan resolusi DK PBB yang baru membutuhkan negara anggota PBB untuk memeriksa barang apakah ada barang terlarang di seluruh kargo yang melewati wilayah mereka dalam perjalanan dari atau menuju Korea Utara. (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK