PBB: 50 Ribu Orang Tewas di Sudan Selatan

Reuters | CNN Indonesia
Kamis, 03 Mar 2016 09:52 WIB
Perang sipil akibat perselisihan politik selama dua tahun di Sudan Selatan sejauh ini telah menewaskan 50 ribu orang.
PBB juga mengungkapkan bahwa warga sipil terancam kelaparan di Sudan Selatan. (Reuters/Mohamed Nureldin Abdallah)
Jakarta, CNN Indonesia -- Setidaknya 50 ribu orang tewas selama dua tahun perang sipil di Sudan Selatan, menurut data PBB.

Perselisihan politik antara Presiden Salva Kiir dan mantan wakilnya, Riek Machar, memicu konflik etnis antara suku Dinka (Kiir) dan Nuer (Machar) serta perang sipil pada Desember 2013.

“Lima puluh ribu orang terbunuh, kemungkinan lebih, 2,2 juta pengungsi dan orang terlantar, kelaparan akan datang dan meningkat hanya dalam beberapa bulan,” kata seorang pejabat senior PBB, yang berbicara dalam kondisi anonim, Rabu (2/3). Ia menambahkan hanya melihat sedikit harapan dari implementasi perjanjian damai pada Agustus mendatang.
Bulan lalu, PBB mengatakan bahwa pihak bertikai di Sudan Selatan membunuh, menculik, dan menelantarkan warga sipil serta menghancurkan properti mereka meski ada rekonsiliasi antara Kiir dan Machar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah beberapa bulan upaya negosiasi tak bejalan lancar dan pelanggaran perjanjian gencatan senjata, kedua pihak pada Januari lalu sepakat untuk membagi posisi dalam pemerintahan transisi, dan Kiir menunjuk kembali Machar menjadi wakil presidennya.

“Di mana kita dalam implementasi perjanjian damai? Diam di tempat,” kata pejabat PBB tersebut. “Kami menyaksikan kekerasan meluas di kalangan etnis dan pihak lain di Sudan Selatan.”

Sebuah panel PBB yang memonitor konflik di Sudan Selatan untuk Dewan Keamanan menyatakan pada Januari bahwa Kiir dan Machar memegang kendali atas pasukan mereka dan karena itu bertanggung jawab atas kematian warga sipil.
Saat ini terdapat 200 ribu orang yang berlindung di tempat perlindungan yang dijaga oleh penjaga perdamaian PBB di Sudan Selatan.

Pekan lalu, Angola mengusulkan kepada DK PBB untuk memberlakukan embargo senjata di Sudan Selatan, namun Rusia memveto usul itu dengan alasan tak akan efektif.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, minggu lalu juga menyatakan bahwa Kiir dan Marchar akan menghadapi sanksi individual jika mereka tidak mematuhi perjanjian damai. (stu)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER