Menteri Kehakiman Jerman Desak Media Serahkan Panama Papers

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kehakiman Jerman Heiko Maas mendesak awak media untuk menyerahkan Panama Papers, bocoran dokumen dari firma hukum di Panama yang mengungkapkan sederet investasi tersembunyi para pemimpin negara dan pesohor dunia. 

Sejak dipublikasikan oleh International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ, pekan lalu, bocoran 11,5 juta dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca ini telah memicu penyelidikan di berbagai negara soal dugaan pelanggaran hukum di bidang keuangan.

Dari bocoran itu terungkap bahwa selama empat dekade terakhir Mossack Fonseca telah mendirikan 250 ribu perusahaan di yurisdiksi bebas pajak, yang rentan digunakan untuk tujuan ilegal seperti penggelapan pajak.

Lihat juga: Terkait dengan Panama Papers, PM Inggris Rilis Laporan Pajak

Bocoran dokumen yang awalnya diterima oleh surat kabar Jerman, Sueddeutsche Zeitung dari sumber anonim itu kemudian dibagikan kepada ICIJ untuk kemudian diselidiki lebih lanjut oleh sekitar 100 organisasi media.

Dalam wawancara dengan dengan surat kabar Jerman, Tagesspiegel, Maas menyatakan bahwa penyidik ​​pajak dan pengacara di Jerman dengan hati-hati menyelidiki semua petunjuk yang terkait dengan laporan dari Panama Papers. Saat ini, sejumlah penyelidikan yang sudah berlangsung.

"Akan membantu mewujudkan keadilan jika dokumen penting itu diserahkan kepada pihak berwenang," katanya, sembari menambahkan bahwa hasil penyelidikan ini kemungkinan dapat meningkatkan pendapatan untuk kas negara.

Maas mengaku optimistis bahwa para penyidik dari pihak berwenang dan media bersama-sama akan menemukan cara untuk setidaknya bertukar "informasi berharga tertentu."

Lihat juga: Thailand Selidiki 16 Orang dalam Panama Papers

Pada Jumat (8/4), juru bicara kementerian keuangan Jerman menyatakan pemerintah Jerman mencatat sejumlah komentar dari media bahwa mereka tidak mau menyerahkan dokumen itu. Menurut awak media, mereka memiliki hak untuk menolak menyerahkan bocoran dokumen.

Ditanya soal bagaimana menangani perusahaan offshore yang rentan menjadi fasilitas penggelapan pajak, Mass menyatakan jika tekanan internasional saja tidak cukup untuk mengakhiri "manipulasi kriminal," sehingga Jerman perlu mempertimbangkan sejumlah langkah lebih lanjut dalam skala nasional.

"Kami harus mempertimbangkan saran yang penting dari mantan kanselir Helmut Schmidt untuk melarang deposito keuangan yang memberikan keuntungan bagi perusahaan dan individu yang secara hukum terdaftar dalam pajak secara hukum dan melakukan pengawasan," katanya.

Dia menyatakan Jerman telah lama mempersiapkan proposal yang akan membuat firma hukum dan bank lebih bertanggung jawab. Mass menambahkan bahwa sanksi yang lebih tinggi dan lebih efektif juga diperlukan.

Menurutnya, sejumlah perusahaan besar harus merasakan efek dari sanksi yang akan tercantum pada proposal yang rencananya akan dirilis tahun ini.

Bocoran dokumen Panama Papers mengungkapkan investasi tersembunyi milik sejumlah pemimpin negara dan keluarga atau relasi mereka, termasuk Perdana Menteri Inggris David Cameron, PM Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson, Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, hingga pemain film Jackie Chan dan pesepak bola Lionel Messi.  (ama)