Barat Pertimbangkan Pencabutan Embargo Senjata Libya

Jakarta, CNN Indonesia -- Negara-negara Barat, termasuk Amerika Serikat, siap mempertimbangkan permintaan Libya soal pencabutan embargo senjata Perserikatan Bangsa-Bangsa guna membantu pemerintahan bersatu kembali memegang kendali atas negaranya yang diguncang terorisme.

Barat selama ini mengandalkan pemerintah Libya untuk menggempur ISIS sehingga dapat menghentikan gelombang imigran, meskipun hingga saat ini pasukan resmi belum dapat mengambil alih ibu kota di Tripoli.

Pilihan Redaksi Jumlah Anggota ISIS di Libya Meningkat Dua Kali Lipat Pemerintah Bersatu Libya Ambil Alih Kementerian di Tripoli ISIS Rilis Nama Ribuan Warga New York yang Jadi Target AS Hibahkan Pesawat bagi Tunisia untuk Jaga Perbatasan

Namun selama ini pula, Barat mengajukan syarat bahwa mereka akan membantu jika pemerintahan baru Libya sudah terbentuk. Setelah pemerintahan bersatu terbentuk pada 2015 lalu, Libya masih terus kesulitan meredam pergerakan berbagai kelompok militan di negaranya.

"Kami menghadapi tantangan besar dalam melawan ISIS. Kami berharap adanya bantuan pelatihan dan mempersenjatai pasukan kami," ujar kepala Pemerintahan Bersatu Libya (GNA), Fayaz Seraj, setelah menggelar rapat dengan puluhan menteri di Wina, Austria.

Seraj kemudian mengatakan bakal memberikan daftar senjata yang dibutuhkan kepada otoritas terkait secepatnya.

Memberikan tanggapan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry, mengatakan bahwa permintaan ini harus dipertimbangkan dengan matang oleh Barat.

"Ini merupakan keseimbangan, tapi kami semua di sini mendukung fakta bahwa jika Anda merupakan pemerintah resmi dan pemerintah resmi berjuang melawan terorisme, maka pemerintah resmi tidak boleh diperlakukan sebagai tahanan, atau menjadi korban, berdasarkan tindakan PBB," ucap Kerry seperti dikutip Reuters.

Libya memang diizinkan mengimpor senjata dan peralatan lainnya dengan persetujuan dari komite Dewan Keamanan PBB yang memberlakukan embargo pada 2011 lalu.

Namun pada Maret tahun lalu, delapan anggota DK PBB menunda izin permintaan pemerintah Libya untuk mengimpor senjata, tank, jet, dan helikopter untuk melawan militan ISIS.

Pemantau sanksi PBB mengatakan kepada komite Dewan Keamanan bahwa mereka khawatir jika permintaan dikabulkan, beberapa senjata dan peralatan akan dialihkan ke kelompok milisi lain.

Perebutan kuasa

Negara-negara kekuatan besar dunia mendukung GNA untuk menghentikan kekerasan berkepanjangan sejak penggulingan Muammar Gaddafi lima tahun lalu.

Sejak saat itu, terjadi perebutan kuasa dan kekayaan minyak antara dua kubu pemerintahan, yaitu yang berbasis di Tripoli dan bagian timur negara. Tahun lalu, akhirnya disepakati pemerintahan bersatu di bawah GNA.

GNA sendiri mendapatkan banyak dukungan dari faksi-faksi di barat Libya. Mereka akhirnya mengeluarkan pernyataan perintah bagi para menterinya untuk mulai bekerja di markas sementara di Tripoli hingga mereka mengambil sumpah jabatan.

Namun hingga kini, parlemen timur belum menerima GNA. Faksi-faksi di timur pun mulai membangun kekuatan militer dan berupaya menjual minyak secara independen.

Pemerintahan timur pun berusahan mengambil alih Perusahaan Minyak Nasional (NOC) dan bank pusat melalui cabang-cabang di wilayah timur.

Negara-negara Barat berusaha menghalangi upaya itu. Dalam pernyataan bersama dari pertemuan menteri di Wina, mereka menegaskan komitmen "menghentikan dukungan dan mengadakan hubungan resmi dengan institusi paralel."

"Kami menyesalkan transkaski minyak dan senjata yang terjadi di luar cakupan GNA. Kami memastikan kembali komitmen kami untuk melakukan embargo senjata dan langkah-langkah terhadap ekspor minyak gelap," demikian kutipan pernyataan bersama itu.

Secara terpisah, beberapa sumber Reuters dari sektor minyak Libya mengatakan bahwa ekspor dari pangkalan Marsa el-Hariga di timur akan terus dilanjutkan meskipun sudah ada kesepakatan baru di Wina. (ama)