AS Dukung Perundingan Laut Sengketa antara Filipina-China

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mendukung dimulainya kembali pembicaraan antara China dan Filipina terkait sengketa maritim kedua negara di Laut China Selatan, menyusul keputusan pengadilan arbitrase internasional yang menampik klaim China di kawasan itu.

Pernyataan Kerry itu dilontarkan menyusul pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di pertemuan menteri negara-negara ASEAN di Laos pada awal pekan ini. Dalam pertemuan itu, Wang meminta Kerry memberikan dukungan terhadap perundingan bilateral antara Beijing dan Manila.

Pilihan Redaksi China Protes Konvensi Republik AS Singgung Laut Sengketa Arbitrase LCS Tidak Disinggung dalam Komunike Pertemuan ASEAN Ribuan Pekerja Asal China Banjiri Amerika Serikat China Minta AS Dukung Perundingan LCS dengan Filipina

"Menteri luar negeri [Wang] menyatakan sudah waktunya untuk menjauh dari ketegangan publik dan melangkah ke depan," kata Kerry dalam konferensi pers, Rabu (27/7).

"Dan kami setuju dengan itu, tidak boleh ada negara pengklaim yang bertindak provokatif, tidak boleh ada negara pengklaim yang meningkatkan ketegangan," ujar Kerry, dikutip dari Reuters.

Wang juga menyatakan kepada Kerry bahwa China dan ASEAN sepakat bahwa sengketa harus diselesaikan dengan jalur "yang benar," yakni dengan pembicaraan langsung dengan pihak-pihak terkait.

Kerry, yang dijadwalkan untuk bertemu dengan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada Rabu di Manila, akan membahas langkah-langkah lanjut terkait keputusan pengadilan arbitrase itu.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Filipina pada Selasa (26/7) menyatakan kepada Reuters bahwa Duterte telah menunjuk mantan Presiden Fidel Ramos untuk mengunjungi Beijing dan memulai pembicaraan informal untuk menyelesaikan sengketa maritim keduanya di LCS.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay menegaskan bahwa perselisihan ini bukanlah antara China dan Amerika Serikat, melainkan antara China dan Filipina.

"Kami ingin mendorong hubungan bilateral untuk menciptakan resolusi damai dari sengketa antara China dan Filipina. Negara lain tak ada hubungan dengan sengketa ini," kata Yasay.

China selama ini bersikeras bahwa keputusan pengadilan arbitrase tidak berdampak apapun terhadap klaimnya yang mencapai 90 persen di LCS. Menurut China, pengadilan yang berbasis di Den Hag, Belanda, itu tidak memiliki kewenangan yang relevan untuk memutuskan sengketa di salah jalur perdagangan tersibuk di dunia.

Klaim yang tumpang tindih antara sejumlah negara ASEAN dan China merupakan salah satu isu utama blok 10 negara itu. Sejumlah negara ingin menegaskan kedaulatan mereka di kawasan yang merupakan salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia itu, sembari tetap membina hubungan politik dan komersial dengan Beijing.

Perdebatan sengit terjadi antara anggota ASEAN soal apakah hasil arbitrase yang menyudutkan China itu akan dimasukkan dalam komunike atau tidak. Filipina akhirnya membatalkan permintaan dimasukkannya hasil pengadilan arbitrase dalam komunike. (ama/stu)