Putri Imigran India Jadi Dubes AS untuk PBB
Hanna Azarya Samosir | CNN Indonesia
Rabu, 25 Jan 2017 10:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Senat menyetujui Nikki Haley, Gubernur South Carolina yang merupakan putri dari seorang imigran India, untuk menjadi Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Jalan Haley menuju markas besar PBB sangat mulus dengan perolehan akhir 96 banding 4 dalam pemungutan suara di Senat pada Selasa (24/1).
Sebagaimana dilansir Reuters, penunjukkan Haley ini cukup mengagetkan. Pasalnya, Haley dikenal sangat kritis terhadap komentar-komentar kontroversial Trump selama masa kampanye, terutama mengenai imigran.
Seorang anggota Senat dari Partai Demokrat, Ben Cardin, mendukung Haley karena "Dia tak mendukung upaya untuk memangkas anggaran AS untuk PBB dan ia akan terus mempertahankan nilai-nilai AS, termasuk hak asasi manusia, pemerintahan yang baik dan kebebasan pers dan beragama."
Selama kampanye dan setelah menang dalam pemilihan umum, Trump berulang kali melontarkan gagasan untuk memangkas sumbangan AS bagi program perubahan iklim yang digagas PBB.
Trump juga mengkritik resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam pembangunan permukiman oleh Israel di Palestina. Ia juga mengkritik pemerintahan Barack Obama karena tidak menggunakan hak veto untuk mencegah resolusi tersebut.
Selain masalah di dalam tubuh PBB, Cardin mengatakan bahwa Haley juga menyebut "Crimea bukan bagian dari Rusia" dan berbicara "Sangat keras" untuk mendukung kedaulatan Ukraina.
Sikap ini juga bertolak belakang dengan Trump yang selama ini condong ke Rusia. Ia bahkan menawarkan penghentian sejumlah sanksi AS yang dijatuhkan terhadap Rusia akibat pencaplokan Crimea.
Tak hanya dari oposisi, Haley juga mendapat dukungan penuh dari Partai Republik, termasuk senator North Carolina, Lindsey Graham. Menurutnya, Haley dapat menunjukkan kompetensi yang baik selama menjabat sebagai Gubernur South Carolina.
Nama Haley mulai menjadi sorotan publik setelah tragedi besar yang terjadi di wilayah pimpinannya pada 17 Juni 2015, ketika sembilan warga kulit hitam tewas ditembak di dalam gereja.
Saat itu, Haley memberikan tanggapan yang sangat keras terhadap aksi penembakan tersebut. Hingga akhirnya, Haley memutuskan untuk menurunkan bendera Konfederasi Amerika dari gedung parlemen South Carolina.
Pada masa Perang Sipil, bendera tersebut dikibarkan oleh pasukan Konfederasi pro-perbudakan dan dianggap sebagai simbol rasisme.
"Saya menyaksikan sendiri kemampuannya dalam menyatukan rakyat," katanya. (has)
Jalan Haley menuju markas besar PBB sangat mulus dengan perolehan akhir 96 banding 4 dalam pemungutan suara di Senat pada Selasa (24/1).
Sebagaimana dilansir Reuters, penunjukkan Haley ini cukup mengagetkan. Pasalnya, Haley dikenal sangat kritis terhadap komentar-komentar kontroversial Trump selama masa kampanye, terutama mengenai imigran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Trump juga mengkritik resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengecam pembangunan permukiman oleh Israel di Palestina. Ia juga mengkritik pemerintahan Barack Obama karena tidak menggunakan hak veto untuk mencegah resolusi tersebut.
Selain masalah di dalam tubuh PBB, Cardin mengatakan bahwa Haley juga menyebut "Crimea bukan bagian dari Rusia" dan berbicara "Sangat keras" untuk mendukung kedaulatan Ukraina.
Sikap ini juga bertolak belakang dengan Trump yang selama ini condong ke Rusia. Ia bahkan menawarkan penghentian sejumlah sanksi AS yang dijatuhkan terhadap Rusia akibat pencaplokan Crimea.
Tak hanya dari oposisi, Haley juga mendapat dukungan penuh dari Partai Republik, termasuk senator North Carolina, Lindsey Graham. Menurutnya, Haley dapat menunjukkan kompetensi yang baik selama menjabat sebagai Gubernur South Carolina.
Nama Haley mulai menjadi sorotan publik setelah tragedi besar yang terjadi di wilayah pimpinannya pada 17 Juni 2015, ketika sembilan warga kulit hitam tewas ditembak di dalam gereja.
Saat itu, Haley memberikan tanggapan yang sangat keras terhadap aksi penembakan tersebut. Hingga akhirnya, Haley memutuskan untuk menurunkan bendera Konfederasi Amerika dari gedung parlemen South Carolina.
Pada masa Perang Sipil, bendera tersebut dikibarkan oleh pasukan Konfederasi pro-perbudakan dan dianggap sebagai simbol rasisme.
"Saya menyaksikan sendiri kemampuannya dalam menyatukan rakyat," katanya. (has)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK