Rusia Sebut Oposisi Pemimpin Demo Tak Mampu jadi Presiden
CNN Indonesia
Rabu, 29 Mar 2017 16:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yurievich Galuzin, meragukan rencana Alexei Navalny untuk maju dalam pemilihan umum presidensial 2018 mendatang.
Menurut Galuzin, meski memiliki banyak pendukung, inisiator demonstrasi besar-besaran di Moskow pada akhir pekan lalu itu tak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang presiden.
“Saya pikir warga Rusia dan para pemilih cukup pintar untuk memahami mana politikus yang benar-benar memiliki kapabilitas sebagai seorang pemimpin dan mana yang hanya berpura-pura,” kata Galuzin di kediamannya di Jakarta, Rabu (29/3).
Selain itu, Galuzin menuturkan, Navalny juga masih terjerat sejumlah kasus kriminal. Salah satunya, pada Februari lalu, Navalny dinyatakan bersalah dalam kasus penggelapan dana perusahaan kayu pada 2013 silam.
Navalny, yang juga merupakan pendiri Yayasan Anti-korupsi Rusia, telah mendeklarasikan diri untuk maju dalam pilpres Rusia 2018 sekitar Desember lalu.
Keinginan untuk bersaing menjadi orang nomor satu di Negeri Beruang Merah itu dilandasi atas kejengahannya melihat pemerintah yang dinilai korup dan kerap melakukan penyelewengan dana negara.
[Gambas:Video CNN]
Nama Nalvany kembali mencuat usai menggerakkan ribuan warga untuk turun ke jalan melakukan protes anti-pemerintah pada Minggu (26/3). Aksi serupa pernah dilakukannya pada demonstrasi besar sekitar 2011 lalu.
Kini, Navalny ditahan otoritas Rusia selama 15 hari setelah dianggap mengabaikan perintah petugas kepolisian saat melakukan aksi protes di pusat kota Moskow tiga hari lalu.
Pengadilan juga mendenda Navalny senilai 20 ribu rubel atau setara Rp4,6 juta atas perannya menyelenggarakan dan menghimpun massa untuk ikut serta dalam unjuk rasa yang dianggap ilegal oleh pemerintah.
Tak hanya Navalny, ratusan pemrotes juga dikabarkan turut dibekuk polisi. Menurut catatan kelompok HAM Rusia, OVD-Info, lebih dari 700 orang ditangkap pada hari itu.
Galuzin menekankan, penangkapan ratusan pendemo tersebut bukan upaya pemerintah membatasi hak berpendapat warga melainkan berkaitan dengan pelanggaran hukum.
“Seluruh upaya telah dilakukan otoritas Rusia sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Penangkapan sejumlah pedemo itu tidak ilegal. Kami menahan mereka karena melanggar persetujuan demo dengan kepolisian, salah satunya menggelar demo yang rusuh,” katanya.
"Selain itu, kami juga membiarkan wartawan dan media asing meliput aksi demo tersebut. Bukan kah itu tandanya pemerintahan Rusia terbuka mengenai kritikan yang mengarah kepada kami?" tutur Galuzin menambahkan.
Menurut Galuzin, meski memiliki banyak pendukung, inisiator demonstrasi besar-besaran di Moskow pada akhir pekan lalu itu tak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang presiden.
“Saya pikir warga Rusia dan para pemilih cukup pintar untuk memahami mana politikus yang benar-benar memiliki kapabilitas sebagai seorang pemimpin dan mana yang hanya berpura-pura,” kata Galuzin di kediamannya di Jakarta, Rabu (29/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Keinginan untuk bersaing menjadi orang nomor satu di Negeri Beruang Merah itu dilandasi atas kejengahannya melihat pemerintah yang dinilai korup dan kerap melakukan penyelewengan dana negara.
[Gambas:Video CNN]
Nama Nalvany kembali mencuat usai menggerakkan ribuan warga untuk turun ke jalan melakukan protes anti-pemerintah pada Minggu (26/3). Aksi serupa pernah dilakukannya pada demonstrasi besar sekitar 2011 lalu.
Kini, Navalny ditahan otoritas Rusia selama 15 hari setelah dianggap mengabaikan perintah petugas kepolisian saat melakukan aksi protes di pusat kota Moskow tiga hari lalu.
Tak hanya Navalny, ratusan pemrotes juga dikabarkan turut dibekuk polisi. Menurut catatan kelompok HAM Rusia, OVD-Info, lebih dari 700 orang ditangkap pada hari itu.
Galuzin menekankan, penangkapan ratusan pendemo tersebut bukan upaya pemerintah membatasi hak berpendapat warga melainkan berkaitan dengan pelanggaran hukum.
“Seluruh upaya telah dilakukan otoritas Rusia sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Penangkapan sejumlah pedemo itu tidak ilegal. Kami menahan mereka karena melanggar persetujuan demo dengan kepolisian, salah satunya menggelar demo yang rusuh,” katanya.
"Selain itu, kami juga membiarkan wartawan dan media asing meliput aksi demo tersebut. Bukan kah itu tandanya pemerintahan Rusia terbuka mengenai kritikan yang mengarah kepada kami?" tutur Galuzin menambahkan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK