Lima Tantangan untuk Presiden Baru Perancis

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden terpilih Perancis Emmanuel Macron bisa saja menang mutlak dalam perlombaan menuju Istana Kepresidenan Elysee, tapi sejumlah tantangan sudah menantinya kelak ketika resmi menjabat.

Pria berusia 39 tahun ini mesti mempersatukan negara yang sangat terpecah, memulihkan tingkat pengangguran tinggi dan mencoba untuk mengembalikan Uni Eropa dari perpecahan. Namun, tantangan pertama yang dia hadapi adalah memastikan mayoritas di pemilu legislatif bulan depan.

Mempersatukan Perancis

Macron, sentris pro-Eropa dan mantan bankir, mengambil alih kepemimpinan atas negara terpecah di mana hampir separuh warganya mendukung kandidat ekstremis--penting bagi Uni Eropa, globalisasi dan para "elite" --dalam pemilu putaran pertama.

Perancis terpecah secara geografis--satu urban, lebih terbuka pada reformasi; lainnya, terkonsentrasi di kawasan industri di bagian utara dan daerah-daerah kurang sejahtera di tepi kota. Marine Le Pen, rival Macron, mendapatkan lebih banyak dukungan di golongan daerah yang kedua.

Lihat juga: Gagal Jadi Presiden, Le Pen Janji Rombak Partai

Macron tahun banyak pemilih yang mendukungnya bukan karena kepercayaan, tapi hanya untuk mencegah Le Pen berkuasa. Dan, dukungan itu bisa menguap di pemilihan parlementer.

"Akankah perpecahan Macron-Le Pen--yang merupakan perpecahan nasional, identitas eksistensial, bukan perpecahan sayap kiri-kanan seperti biasanya--berlanjut hingga pemilihan legislatif? Saya pikir demikian," kata analis Stephane Rozes dari thinkthank CAP, dikutip AFP, Senin (8/5).

Tak mungkin jadi Mayoritas?

Macron berjanji akan melangkah lebih jauh dari parta-partai tradisional sayap kiri dan kanan untuk membentuk mayoritas di tengah.

Dia baru meluncurkan partai En Marche kurang dari setahun lalu tapi bisa menarik ratusan ribu pendukung. Ia juga berhasil memenangi putaran pertama dengan seperempat suara keseluruhan. Dalam putaran kedua, dia merebut hampir dua per tiga suara sementara ini.

Kini, dia mesti mengubah kemajuan pesatnya--yang belum pernah terjadi dalam sejarah Perancis--menjadi kehadiran solid di Dewan Nasional, kamar bawah parlemen Perancis.

Lihat juga: Menilik Perancis di Tangan Emmanuel Macron

Setelah kesuksesan dalam pemilihan presiden, Macron meyakini warga Perancis akan kembali memilih partainya dalam pemilu parlemen yang akan dilaksanakan 11 dan 18 Juni.

Namun, partai tradisional moderat kanan yang mendukung Francois Fillon dalam pemilu presiden putaran pertama, berharap bisa membalas kekalahan akibat skandal pekerjaan palsu dan memaksa Macron masuk ke dalam koalisinya di parlemen.

Partai ekstrem kiri, yakin atas perolehan suara dalam pemilu putaran pertama yang tak disangka-sangka bisa mencapai 19,6 persen, juga berharap bisa eksis.

Masalah pengangguran

Macron menyesalkan kegagalan Perancis menyelesaikan masalah penganggurannya.

Tingkat pengangguran di negara ini mencapai 10 persen, sementara rata-rata negara Eropa hanya mencapai 8 persen dan Jerman yang merupakan tetangga langsung patut berbangga dengan angka 3,9 persen.

Seperti para pendahulunya, Macron akan dinilai terutama dalam kinerjanya mengatasi pengangguran, dan dia telah berjanji mengupayakan reformasi undang-undang buruh yang picik melalui perintah eksekutifnya dalam bulan-bulan pertama menjabat.

Fakta-fakta seputar Macron. (CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi)

Prosedur yang merupakan jalan pintas dari parlemen ini bisa membawa awal buruk untuk masa pemerintahannya karena bisa mengundang protes dari persatuan pegiat, sama seperti ketika Perdana Menteri Sosialis Manuel Valls menggunakan taktik yang sama tahun lalu.

Macron ingin memangkas angka pengangguran hingga 7 persen pada 2022 nanti dengan cara meliberalisasi undang-undang ketenagakerjaan, memangkas tarif bisnis dan melonggarkan waktu kerja Perancis yang mencapai 35 jam per minggu.

Ancaman teror

Pembunuhan anggota polisi di Champs-Elysees di pusat Paris, tiga hari sebelum pemungutan suara putaran pertama dimulai, menjadi pengingat akan ancaman teror yang menyelimuti Perancis.

Lebih dari 230 orang telah tewas akibat serangan teror di Perancis sejak Januari 2015 yang kebanyakan dilakukan di bawah nama kelompok radikal ISIS.

"ISIS terbuka akan hasratnya menghancurkan kohesi nasional dengan memperburuk ketegangan antara Muslim dengan populasi keseluruhan," kata Marc Hecker dari French Institue of International Relations.

Lihat juga: Bisa Bernapas Lega, Uni Eropa Selamat dari Bencana Le Pen

Hecker menyoroti bahaya dari ratusan warga Perancis yang mungkin pulang dari Suriah dan Irak beberapa tahun ke depan.

Tanpa pengalaman menghadapi masalah semacam ini sebelumnya, Macron mesti bergerak cepat untuk menunjukkan bahwa dirinya bisa menghadapi tantangan tersebut dan menjalankan peran sebagai panglima tertinggi militer Perancis.

Jenderal Jean-Paul Palomeros, penasihat Macron, memprediksi komitmen Perancis di Timur Tengah dan Afrika tidak akan berubah.

Macron juga mengatakan dirinya ingin memperkuat perbatasan luar Uni Eropa dan menyerukan peningkatan besar untuk sumber daya badan yang bertanggung jawab atas hal tersebut, Frontex.

Reformasi Uni Eropa

Macron memandang penguatan aliansi Jerman-Perancis krusial untuk meluncurkan kembali Uni Eropa sepeninggalan Inggris dalam Brexit dan krisis migran.

Dia berencana untuk berkeliling Eropa dalam bulan-bulan pertamanya untuk menerapkan "rencana lima tahun untuk memberi zona euro anggaran yang sesungguhnya dan menciptakan Eropa dengan 27 negara untuk lingkungan, industri dan mengatur soal migrasi."

Lihat juga: Macron Bicara dengan Merkel, Diskusikan Brexit dengan May

Vincenzo Scarpetta, analis di Open Europe, memperingatkan Macron bisa jadi terlalu banyak berharap.

"Mereformasi Uni Eropa tampak manis di atas kertas tapi ide Macron itu tegas: dia ingin anggaran untuk zona euro dan menteri zona euro. Apakah realistis, ketika langkah itu memerlukan perubahan perjanjian?" kata Scarpetta.

Macron juga mengatakan dirinya berniat untuk mengembangkan pertahanan Eropa dengan mengoordinasikan operasi dan program industri di kawasan.