Senator AS Sebut Putin Lebih Berbahaya dari ISIS

Jakarta, CNN Indonesia -- Senator veteran Amerika Serikat, John McCain, menganggap Presiden Rusia, Vladimir Putin, merupakan ancaman yang lebih besar bagi keamanan dunia dibandingan kelompok teroris ISIS.

"Saya pikir dia [Putin] adalah ancaman utama dan paling penting daripada sekadar ISIS," tutur McCain dalam wawancara dengan salah satu media Australia pada Selasa (30/5).

McCain mengatakan, ISIS memang melakukan banyak hal mengerikan, tapi dia menilai Rusia mencoba menghancurkan demokrasi, prinsip yang sangat fundamental.

Politikus Partai Republik itu menjelaskan, salah satu contoh ancaman yang paling terlihat adalah dugaan campur tangan Rusia dalam pemilu AS 2016 lalu. Menurutnya, intervensi Kremlin itu merupakan ancaman bagi demokrasi.

Lihat juga: Eks Direktur CIA Sebut Tim Kampanye Trump Kontak dengan Rusia

Dia memang tak merasa upaya Rusia untuk memengaruhi hasil pemilu AS itu berhasil. Namun menurutnya, Presiden Donald Trump mengatakan bahwa Moskow masih berusaha mencampuri urusan politik negara lain.

"Mereka baru saja mencoba mempengaruhi hasil pemilu Perancis. Jadi saya lihat Vladimir Putin, yang telah memecah-belah Ukraina dan memberi tekanan di kawasan Baltik ini, sebagai tantangan terbesar bagi kita," ucap McCain seperti dikutip AFP.

Selain itu, McCain juga mengatakan bahwa dia dan sejumlah pihak merasa khawatir akan nasib keamanan internasional di tangan Trump.

Komentar McCain ini muncul menyusul mencuatnya kontroversi seputar hubungan tim kampanye Trump dengan Rusia. Menurut badan intelijen AS, Moskow memang mencoba memengaruhi pemilu November lalu atas permintaan taipan real estate itu.

Gedung Putih pun dinilai kian gaduh setelah munculnya laporan yang menyebutkan bahwa menantu Trump, Jared Khushner, diduga menjalin komunikasi rahasia dengan Rusia, tuduhan yang disebut Trump "dibuat-buat."

Lihat juga: Menantu Trump Diperiksa terkait Hubungan dengan Rusia

Kini, penyelidikan menyeluruh soal campur tangan Rusia itu tengah dilakukan oleh otoritas berwenang AS, dipimpin oleh eks Direktur Biro Investigasi Federal (FBI), Robert Mueller, yang diberi wewenang sebagai penasihat khusus dalam pengusutan kasus ini.

Sementara itu, Komite Intelijen di Senat juga dilaporkan melakukan investigasi terpisah.