Mahathir Didesak Beri Syarat Sebelum Anwar Ibrahim Jadi PM

CNN Indonesia | Kamis, 20/12/2018 13:10 WIB
Mahathir Didesak Beri Syarat Sebelum Anwar Ibrahim Jadi PM Aktivis reformasi mendesak PM Mahathir Mohamad menyerahkan jabatannya dengan syarat kepada Ketua Partai Keadilan Rakyat, Anwar Ibrahim. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok reformasi dan pemerhati demokrasi Malaysia, Bersih 2.0, menolak rencana Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyerahkan jabatannya tanpa syarat kepada Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim.

Rencana penyerahan jabatan itu dilakukan Mahathir sesuai dengan perjanjian yang disepakatinya bersama Anwar sekitar 2017 lalu, untuk bergabung dalam koalisi Pakatan Harapan. Hal itu dilakukan demi bersaing melawan koalisi Barisan Nasional dalam pemilihan umum pada Mei lalu.

"Saya tidak berbicara untuk partai politik. Kami sebagai masyarakat sipil sebenarnya ingin melihat perubahan positif. Tapi kami tidak mau melihat perubahan positif yang berasal dari penyerahan jabatan PM berdasarkan perjanjian politik," ucap Wakil Ketua Bersih 2.0, Beverly Joeman saat ditemui di Jakarta pada Selasa (20/12), kemarin.
"Jika Mahathir ingin menyerahkan jabatan PM kepada Anwar, kami ingin hal itu dilakukan berdasarkan suara rakyat juga, bukan semata-mata karena menepati janji politik saja," lanjut Beverly.


Pernyataan itu diutarakan Beverly menanggapi kabar Mahathir akan menyerahkan jabatan perdana menteri kepada Anwar dalam waktu dekat, untuk menepati janji politiknya kepada Anwar.

Saat kampanye, Mahathir, yang berhasil melengserkan pemerintahan Najib Razak dalam pemilu kemarin, memang menyatakan dirinya tak akan menduduki kursi perdana menteri untuk satu periode penuh.

Kepada koalisinya, Mahathir menjanjikan akan memberikan kursi PM kepada Anwar jika mantan musuh politiknya itu telah kembali menjadi anggota parlemen Malaysia pasca-penahanan.

Mahathir menyebut akan memberikan jabatannya kepada Anwar paling tidak setelah dua tahun ia menjabat. Hanya saja kelompok masyarakat sipil khawatir dengan akuntabilitas jika transisi kekuasaan dilakukan seperti itu, tanpa mekanisme dan kontrak politik yang jelas dengan rakyat sebagai pemilik suara.

Sementara itu, Anwar baru-baru dilantik menjadi anggota perlemen setelah memenangkan pemilu sela di Port Dickson.
Mantan wakil PM Malaysia tersebut mendapatkan lebih dari 71 persen dukungan dari total 43 ribu suara di wilayah itu.

Kemenangan Anwar di pemilu sela itu dianggap mendekatkan langkahnya menuju kursi perdana menteri.

Meski oposisi Malaysia menilai kemenangan Anwar dalam pemilu tersebut sebagai permainan politik koalisi pemerintah. (rds/ayp)