Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Luar Negeri,
Retno Marsudi, berharap negara-negara di kawasan Asia-Pasifik mendesak raksasa teknologi seperti Google, Facebook, Instagram, dan Twitter untuk membantu menangkal ekstremisme hingga terorisme. Ia khawatir manfaat teknologi digital saat ini lambat laun bisa melenceng menjadi negatif.
"Kita perlu melobi raksasa teknologi seperti Facebook, Google, Instagram, dan Twitter untuk membantu menyebarkan pesan perdamaian melawan ideologi terorisme dan ekstremisme," kata Retno dalam pidatonya saat membuka Regional Conference on Digital Diplomacy di Jakarta, Selasa (10/9).
Menurut Retno, negara-negara terutama di Asia-Pasifik harus bisa menggiring industri teknologi membangun sebuah wadah untuk menyebarkan pesan toleransi dan perdamaian secara daring. Sebab menurut dia, kecepatan penyebaran informasi di era digital membuat setiap pihak dan individu mampu menyebarkan informasi, termasuk berita palsu yang dapat memicu konflik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Di sini lah pemerintah, melalui diplomasi harus bisa memastikan bahwa media sosial dan platform daring untuk berkontribusi melawan kekerasan ekstremisme dan terorisme," papar Retno.
Retno menuturkan Indonesia berencana membuat aplikasi yang memantau setiap pemberitaan terkait suatu isu atau krisis di sebuah negara. Aplikasi itu nantinya diharap dapat memperlihatkan pemberitaan media terkait isu spesifik dan informasi yang didapat dari setiap perwakilan Indonesia di seluruh dunia.
Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kemlu, Cecep Herawan, menuturkan Indonesia akan bekerja sama dengan Pulse Lab, salah satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam membangun aplikasi tersebut. Menurut dia teknologi yang dikembangkan Pulse Lab mampu merekrut sejumlah informasi dalam jumlah besar.
"Misalkan nanti ada suatu krisis di suatu negara, kita bisa membandingkan informasi yang didapat dari pemberitaan media dan juga apa yang telah dilakukan perwakilan Indonesia di negara itu terkait krisis tersebut," ucap Cecep.
 Menlu Retno Marsudi dalam kegiatan Digital Diplomacy. (CNN Indonesia/Riva Dessthania) |
Meski begitu, Cecep menuturkan pembentukan aplikasi ini masih inisiatif dan belum terencana, sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut dengan pihak-pihak dan kementerian lain yang terkait.
(rds/ayp)