Kepulauan Solomon Akui China hingga Isu Papua Dibawa ke PBB

Jakarta, CNN Indonesia -- Kekesalan Amerika Serikat terhadap keputusan Kepulauan Solomon memutus hubungan dengan Taiwan dan beralih ke China hingga dua negara angkat isu Papua ke Dewan HAM PBB meramaikan kabar dunia pada Rabu (18/9).

1. Kepulauan Solomon Akui China, Wapres AS Batalkan Pertemuan

Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence membatalkan pertemuan dengan pemimpin Kepulauan Solomon setelah negara Pasifik itu memutus hubungan dengan Taiwan dan beralih ke China.

Lihat juga: RI Mengaku Telah Dialog dengan PBB Jelaskan Situasi di Papua

Kepada Reuters, seorang pejabat senior AS pada Selasa mengatakan Juli lalu Perdana Menteri Solomon Manasseh Sogavare meminta Pence untuk bertemu membahas kemitraan pembangunan.


Namun, keputusan Kepulauan Solomon untuk mengubah pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Republik Rakyat Tiongkok membuat AS gusar.

2. Pemerintah Jawab Desakan Ahli PBB soal Veronica Koman

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk advokat HAM, Veronica Koman, yang tengah menjadi buron setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam rusuh di Asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Wakil Tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Hasan Kleib, menjamin bahwa hak dan kewajiban Veronica setara dengan warga Indonesia lainnya.

Lihat juga: Ahli PBB Desak RI Cabut Sangkaan terhadap Veronica Koman

"Indonesia menganut prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan asas praduga tidak bersalah. Hak dan kewajiban VK di mata hukum setara dengan WNI lainnya," kata Hasan, Selasa (17/9).

3. Vanuatu dan Kepulauan Solomon Bawa Isu Papua ke Dewan HAM PBB

Vanuatu dan Kepulauan Solomon telah mengangkat isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Papua ke Dewan HAM PBB di Jenewa.

Isu itu diangkat kedua negara melalui pernyataan bersama yang disampaikan di sesi terbaru Dewan HAM PBB oleh Wakil Tetap Vanuatu di Jenewa, Sumbue Antas.

[Gambas:Video CNN]

Dalam pernyataan itu, Vanuatu dan Kepulauan Solomon juga menyinggung Indonesia tak kunjung memberikan akses kepada Komisaris Tinggi HAM PBB untuk mengunjungi Papua. (dea)