Parlemen Eropa Setuju Brexit Pada 31 Januari

CNN Indonesia | Kamis, 30/01/2020 01:52 WIB
Parlemen Eropa Setuju Brexit Pada 31 Januari Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. Parlemen Eropa menyetujui perjanjian pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa (Brexit) pada 31 Januari. (Oli SCARFF / AFP)
Jakarta, CNN Indonesia -- Parlemen Eropa menyetujui perjanjian pengunduran diri Inggris dari Uni Eropa (Brexit) pada 31 Januari mendatang. Namun, mereka mengingatkan supaya negara itu tidak terlalu banyak menuntut terkait perundingan urusan ekonomi dengan alasan untuk menjaga hubungan baik di masa mendatang.


Seperti dilansir Associated Press, Kamis (30/1), keputusan itu diambil melalui pemungutan suara. Dari hasil voting, 621 anggota Parlemen Eropa menyetujui kesepakatan Brexit yang diajukan Perdana Menteri Boris Johnson. Sedangkan 49 orang lainnya menolak.

Akan tetapi hal ini belum menjamin perundingan perdagangan antara Uni Eropa dan Inggris akan berjalan lancar. Jika hal itu terjadi maka dikhawatirkan akan terjadi kekacauan ekonomi di Eropa dalam masa transisi pada akhir 2020 mendatang.


"Kami akan tetap menyayangi kalian dan kalian tidak akan berjauhan," kata Presiden Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen.

[Gambas:Video CNN]

Inggris menjadi negara pertama yang akan meninggalkan persekutuan tersebut setelah 47 tahun bergabung. Mereka akan lepas dari Uni Eropa pada Jumat (31/1) pukul 23.00 waktu setempat.

Kini Inggris punya waktu 11 bulan untuk melakukan negosiasi perdagangan dengan UE. Hal ini dianggap para pengamat sebagai upaya yang ambisius dengan perumpamaan perundingan dagang antara dua negara saja bisa memakan waktu bertahun-tahun.

Selama masa transisi, Inggris dan negara-negara Uni Eropa lain akan tetap menerapkan aturan bisnis yang sama untuk mencoba negosiasi kesepakatan perdagangan yang lebih luas.

Uni Eropa telah memperingatkan akan mustahil untuk menyepakati perjanjian perdagangan bebas yang komprehensif dalam waktu itu, dan London memiliki opsi untuk memperpanjang transisi satu atau dua tahun.


Meski begitu, Boris Johnson menegaskan tidak akan ada perpanjangan. Hal itu meningkatkan spekulasi bahwa ia harus menerima kesepakatan perdagangan yang kurang ambisius. (ayp/ayp)