Diperiksa Polisi Malaysia, Anwar Ibrahim Hindari Wartawan

CNN Indonesia | Jumat, 16/10/2020 17:24 WIB
Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, diperiksa kepolisian soal klaim daftar anggota parlemen mendukungnya membentuk pemerintahan baru. Ilustrasi pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim. Dia memenuhi panggilan kepolisian untuk diperiksa soal klaim daftar anggota parlemen mendukungnya membentuk pemerintahan baru. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, hari ini, Jumat (16/10), memenuhi panggilan kepolisian untuk diperiksa soal klaim daftar anggota parlemen mendukungnya membentuk pemerintahan baru.

Melansir Associated Press, saat tiba di Markas Besar Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), Anwar yang berusia 73 tahun menghindari kejaran wartawan dengan menggunakan pintu masuk lain di markas polisi.

Polisi mengatakan dalam sebuah pernyataan telah menerima 113 pengaduan atas daftar 121 anggota parlemen yang diduga mendukung Anwar. Namun polisi tidak memberi rincian lebih lanjut perihal laporan itu.


Lebih lanjut kata pihak kepolisian mereka sedang menyelidiki pengaduan berdasarkan ketentuan dalam hukum pidana yang mencakup pernyataan kejahatan publik dan undang-undang multimedia.

Undang-Undang tersebut berisi tentang penggunaan fasilitas jaringan yang tidak tepat untuk melecehkan seseorang.

Anwar yang juga Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) belum mengomentari penyelidikan polisi, tetapi sebelumnya dia mengatakan bahwa Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdulah, berjanji akan bertemu para pemimpin partai politik untuk memverifikasi klaimnya.

Perselisihan politik kemungkinan akan berlanjut karena raja telah menunda pertemuan dengan para pemimpin partai tersebut dengan dalih pembatasan yang tengah diberlakukan di Kuala Lumpur minggu ini karena lonjakan kasus virus corona.

Pada Kamis kemarin, raja telah mengeluarkan pernyataan merespon sengkarut perpolitikan di negaranya. Ia menyarankan para pemimpin politik untuk "menghindari menjerumuskan negara ke dalam krisis politik lain" selama pandemi.

Dalam sebuah pernyataan, dia mendesak para politisi untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui negosiasi dan proses hukum berdasarkan konstitusi.

Saat ini, Perdana Menteri Malaysia dijabat oleh Muhyidin Yassin. Ia ditunjuk mengisi jabatan itu pada Maret lalu setelah mencabut dukungan terhadap koalisi Pakatan Harapan yang saat itu berkuasa dipimpin oleh PM Mahathir Mohamad.

Yassin mengatakan akan menyerahkan semua keputusan kepada raja.

Setelah audiensi Anwar dengan raja, sekutu utama dalam koalisi penguasa Muhyiddin mengancam akan menarik dukungan untuk pemerintah di tengah kemarahan karena dikesampingkan meskipun merupakan partai terbesar.

Beberapa anggota parlemen, baik dalam koalisi yang berkuasa dan oposisi, juga mengajukan mosi tidak percaya terhadap Muhyiddin ketika Parlemen dilanjutkan pada 2 November. Namun demikian, mosi tersebut terancam digagalkan oleh Ketua DPR Malaysia yang sejalan dengan sang Perdana Menteri.

Infografis Politik penuh Intrik Anwar Ibrahim

Koalisi Pakatan Harapan memenangkan pemilihan umum pada 2018, tetapi runtuh setelah Muhyiddin dan Partai Bersatu menarik dukungan dan bergabung dengan oposisi Barisan Nasional yang terdiri dari Partai Islam se-Malaysia (PAS) dan UMNO. Mereka lantas membentuk koalisi baru berjuluk Perikatan Nasional.

Mahathir Mohamad mengundurkan diri dari posisi perdana menteri sebagai protes, dan mengatakan dia tidak akan bekerja dengan partai-partai yang dituduh korupsi yang dia taklukkan dalam pemilihan 2018.

(ndn/ayp)

[Gambas:Video CNN]