Anwar Ibrahim Sebut Soal Dukungan Politik Bukan Ranah Polisi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, menyatakan persoalan klaim dukungan mayoritas di parlemen yang diperkarakan hingga dilaporkan ke aparat penegak hukum saat ini bukan urusan polisi.

"Ini adalah urusan Agung (Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah) dan saya, bukan urusan polisi atau politikus," kata Anwar kepada awak media usai menjalani pemeriksaan di Markas Besar Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) di Bukit Aman, seperti dilansir Free Malaysia Today, Jumat (16/10).

Anwar mengklaim Kementerian Dalam Negeri Malaysia yang memerintahkan PDRM untuk mencari nama-nama anggota parlemen yang mendukungnya.

"Saya sampaikan kepada mereka bahwa pertemuan saya dan Agung adalah urusan saya dan raja, dan tidak sopan orang lain mau tahu tentang isi pertemuan itu," kata Anwar.

Menurut Direktur Departemen Penyelidikan Kejahatan Federal PDRM, CP Datuk Huzir Mohamed, penyelidikan itu berdasarkan Pasal 505(b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Malaysia dan Pasal 233 UU Komunikasi dan Multimedia.

Sejak pekan lalu, Anwar mengklaim mendapat dukungan mayoritas dari parlemen untuk membentuk pemerintahan baru dan menjadi perdana menteri. Menurut dia, PM Malaysia saat ini, Muhyiddin Yassin, sudah kehilangan dukungan mayoritas dari parlemen dan patut mengundurkan diri dan membubarkan kabinet.

Dia lalu menemui Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah, di Istana Negara untuk menjelaskan dukungan parlemen dan menyerahkan nama-nama 120 anggota legislatif yang mendukungnya.

Akan tetapi, Kepala Rumah Tangga Kerajaan Malaysia menyatakan Anwar hanya memberikan jumlah anggota parlemen yang mendukungnya, tetapi tidak merinci nama-namanya.