Usul Status Darurat Ditolak, Posisi PM Malaysia Semakin Goyah

Pemerintahan Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin Yassin, semakin goyah setelah raja menolak usulannya untuk menerapkan status darurat nasional guna mengatasi gelombang lanjutan infeksi virus corona (Covid-19).

Mulanya jika usul itu disetujui, maka kegiatan parlemen harus ditunda untuk sementara dan dia bisa mengelak dari mosi tidak percaya yang diajukan pemimpin oposisi, Anwar Ibrahim.

Sejumlah pimpinan partai dari koalisi Perikatan Nasional (PN) hadir dalam rapat di Kantor Perdana Menteri pada Senin (26/10) pagi waktu setempat. Namun, Presiden Partai Organisasi Bangsa Melayu (UMNO), Zahid Hamidi, yang menjadi bagian dari koalisi tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

Zahid mengatakan kepada surat kabar The Straits Times bahwa dia tidak dapat menghadiri pertemuan tersebut karena merasa tidak enak badan.

"Saya kurang sehat dan sakit perut terus-menerus selama beberapa pekan terakhir dan lagi, tadi malam. Saya akan pergi ke dokter," ujarnya seperti dilansir The Straits Times.

Usai rapat, Muhyiddin menyatakan menerima keputusan raja.

"Prioritas kabinet dan pemerintahan saat ini adalah untuk melindungi rakyat dari wabah Covid-19," kata Muhyiddin, seperti dilansir Associated Press.

Tanda-tanda pemerintahan Muhyiddin mulai goyah nampak dalam beberapa pekan terakhir. Yakni ketika Anwar mengklaim mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen.

Zahid juga diketahui mengancam akan menarik dukungan partai dari koalisi jika Muhyiddin tidak segera mengambil keputusan soal penanganan pandemi dan mencegah resesi ekonomi.

Desakan supaya Muhyiddin mengundurkan diri kini bukan hanya dari kelompok oposisi. Politikus UMNO, Mohd Puad Zarkashi, mendesak sang perdana menteri untuk meninggalkan jabatannya jika Malaysia jatuh semakin jauh ke dalam jurang krisis ekonomi akibat pandemi.

Sedangkan politikus Partai Keadilan Rakyat (PKR), Wong Chen, mendesak Muhyiddin atau menteri yang mengusulkan penerapan status darurat nasional itu untuk mundur dari jabatannya.

Di sisi lain, kasus infeksi Covid-19 di Malaysia kembali melonjak dalam tiga pekan terakhir hingga mencapai 26 ribu orang, terutama di Negara Bagian Sabah, Borneo. Para politikus terbelah menyikapi hal itu dan tenaga medis menyatakan belum perlu diberlakukan status darurat nasional.

Sejumlah kalangan menilai penerapan status darurat nasional bisa merusak perekonomian dan menyeret Malaysia ke dalam gaya kepemimpinan diktator. Status darurat nasional terakhir diterapkan di Malaysia pada 1969 saat terjadi kerusuhan antaretnis.

Raja Malaysia, Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, menyatakan cara pemerintah menangani pandemi sudah tepat dan tidak diperlukan penerapan status darurat nasional.

Dari sisi politik, pemerintahan Muhyiddin memang ringkih. Sebab dua hanya berhasil unggul dua kursi dari koalisi oposisi Pakatan Harapan.

Saat ini dia juga tengah mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja negara. Jika RAPBN itu tidak disetujui parlemen, maka tekanan supaya dia mundur bakal semakin besar.

Akan tetapi, jika dia berhasil menerapkan status darurat, maka dia bisa mengesahkan RAPBN itu tanpa melalui pemungutan suara dan tidak prosesnya juga tidak akan bisa digugat di pengadilan. Selain itu, dia juga bisa terhindar dari mosi tidak percaya.