RI Klaim ASEAN Tak Pernah Akui Junta Militer Myanmar

Di dalam dokumen itu, Yusof akan mempersiapkan perencanaan yang jelas dan runut terkait penerapan lima poin konsensus ASEAN berdasarkan garis waktu.

Lima poin konsensus soal Myanmar disepakati negara ASEAN, termasuk junta militer Myanmar, dalam pertemuan pemimpin negara Asia Tenggara di Jakarta pada April lalu. Pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, juga turut hadir dalam pertemuan itu.

Lihat Juga : Inggris Desak Junta Myanmar Serahkan Kekuasaan ke Sipil

Poin konsensus itu terdiri dari mengakhiri segala bentuk kekerasan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya, segera memulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait di Myanmar untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre, dan utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Sampai saat ini, perkembangan penerapan kelima konsensus ASEAN itu dipertanyakan komunitas internasional. Di Myanmar, aparat keamanan masih menghadapi para pedemo anti-kudeta dan warga sipil secara brutal.

Baru-baru ini, junta militer Myanmar juga memutuskan memperpanjang masa darurat militer dan baru akan menggelar pemilihan umum pada Agustus 2023. Keputusan itu menandakan bahwa junta militer Myanmar mengingkari janjinya ketika melakukan kudeta pada 1 Februari lalu.

Lihat Juga : AS Desak ASEAN Lebih Keras Hadapi Junta Militer Myanmar

Selain isu Myanmar, komunike bersama itu juga membahas berbagai isu kerja sama antara negara ASEAN dan isu global yang menjadi perhatian lainnya mulai dari situasi di Laut China Selatan, Semenanjung Korea, hingga Timur Tengah.