Pengamat Sebut Perempuan Sulit Jadi Pengganti Kaisar Jepang

Akademisi dari Universitas Indonesia mengungkapkan sulit bagi Jepang untuk mengubah Undang-Undang Kekaisaran saat ini untuk mengganti posisi laki-laki dengan perempuan untuk meneruskan posisi Kaisar Jepang.

Salah satu dosen di Program Studi Sastra Jepang UI, Ilma Sawindra Janti mengatakan laki-laki mutlak sebagai penerus takhta kekaisaran Jepang.

Lihat Juga : Warga Tolak Pernikahan Putri Mako: Jangan Cemari Kekaisaran

Ia mengatakan ada peraturan di UU tersebut yang berisi bahwa laki-laki dari keturunan kaisar perempuan juga tidak bisa menjadi kaisar.

"Jadi garis laki-laki yang dilihat. Mengubah UU-nya tidak mudah," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (27/10).

Ilma lalu mencontohkan, jika pun Putri Aiko -yang merupakan anak semata wayang Kaisar Naruhito- memiliki anak laki-laki, ia tak bisa menjadi kaisar.

jelang peresmian putra Mahkota muncul dukungan terhadap Putri Aiko untuk meneruskan takhta kerajaan. Namun, gelar itu jatuh kepada adik Naruhito, Pangeran Fumuhito.

Lihat Juga : Perdana Sejak Dikudeta, Suu Kyi Bersaksi di Sidang Junta Myanmar

Pangeran Fumuhito memiliki tiga anak yakni Putri Mako, Putri Kako dan Pangeran Hisahito. Anak ketiga inilah yang digadang-gadang akan menjadi pewaris takhta kekaisaran Jepang.

Anak kedua Putra Mahakota Fumuhito, baru-baru ini memutuskan angkat kaki dari Kekaisaran Jepang, karena menikah dengan warga sipil biasa, Kei Komuro.

Tindakan Sang Putri disebut sejalan dengan peraturan Kekasairan yang menyatakan harus meninggalkan status kerajaan jika menikah dengan warga sipil biasa. Keduanya kemudian pindah ke New York.

Mulanya pernikahan mereka akan digelar pada 2018 lalu, namun pihak istana mengaku belum mempersiapkan secara matang.

Lihat Juga : AS Kecam Israel Tambah 1.300 Permukiman di Tepi Barat Palestina

"Sebagai putri juga berat dengan peraturan-peraturan di dalam istana. Jadi Putri Mako memilih hidup di luar. Meskipun pernikahannya sempat tertunda," papar Ilma.

Pernikahan itu tetap berlangsung meski ada pertentangan dari sebagian warga Jepang dan internal istana.

Sudah tiga Putri Jepang jadi warga biasa, baca di halaman berikutnya...

Putri Mako, bukanlah yang pertama angkat kaki. Bibinya, Sayako, satu-satunya putri Kaisar Akihito, lebih dulu melakukannya. Ia menikah dengan arsitek tata kota, Yoshiki Kuroda pada 2005.

Wacana perubahan konstitusi kekaisaran itu sudah berlangsung sejak tahun 2014-2015, kata Ilma. Namun, hingga sekarang masih belum ada keputusan apapun.

Lihat Juga : 5 Anggota Kerajaan yang Memilih Jadi Warga Biasa

Senada dengan Ilma, dosen Pendidikan Bahasa Jepang, Poppy Rahayu mengungkapkan kekaisaran Jepang lekat akan tradisi.

"Kayaknya Jepang konsisten dengan tradisi dan kearifan lokalnya. Jadi mungkin tidak (mengubah UU Kekaisaran)," terangnya.

Sebelum modernisasi Jepang, kata Ilma, Kekaisaran di Negeri Sakura itu pernah dipimpin oleh Kaisar Perempuan di abad ke 6 atau 7.

"Zaman dulu ada 7 kaisar wanita termasuk Empress (kaisar) Suiko," terang Ilma.

Lihat Juga : Australia Akan Mulai Booster Vaksin Warga Dewasa Pakai Pfizer

Ketujuh kaisar itu diantaranya Kaisar Suiko (592-628), Kaisar Kōgyoku (642-645), Kaisar Jitō (690-697), Kaisar Genmei ( 707-715), Kaisar Genshō ( 715-724), Kaisar Kōken (749-758), Kaisar Meishō (1629-43), Kaisar Go-Sakuramachi ( 1762-70).

Kemudian di abad ke 17, saat Tokugawa Ieyasu menjadi jenderal yang memiliki kekuasaan penuh untuk mempersatukan Jepang, muncul paham konfusianisme sebagai dasar pemikiran masyarakat saat itu.

Konfusianisme merupakan ajaran yang fokus untuk meningkatkan moral dan menjaga etika manusia.

"Dan mulailah nilai-nilai konfusianisme yang sangat mengutamakan kekuatan pria menjadi populer," lanjutnya.

Lihat Juga : Amnesty International Hong Kong Akan Tutup Terjegal UU Baru

Tradisi tersebut yang tertinggal di Jepang hingga sekarang. Selain itu, paham konfusianisme juga secara tak langsung mempengaruhi UU Kekaisaran atau Restorasi Meiji.

"Tak ditinggalkan langsung, tapi ada pengaruhnya," kata Ilma, saat ditanya apakah peninggalan Tokugawa salah satunya UU tersebut.