Membaca Peta Aliansi dan Kekuatan Negara Teluk, Saudi Terkuat

Arab Saudi disebut negara terkuat di Teluk Arab. Selain Saudi, terdapat pula Iran, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, Yaman, dan Oman di kawasan itu.

Jika membaca peta aliansi di teluk, Arab Saudi dan Iran yang kerap terlibat perseteruan di kawasan itu.

Lihat Juga : Kisah Rohana, Gadis Keturunan RI Ditinggal Ibu di Malaysia saat Bayi

"Ada negara-negara Teluk, di situ Arab Saudi yang menjadi kunci, ibaratnya sebagai negara yang dianggap paling kuat dari sisi ekonomi dan militer," kata Pengamat Timur Tengah dari Universitas Muhammadiyah Riau (UMRI), Fahmi Salsabila, saat diwawancara CNNIndonesia.com, Rabu (19/1).

Dianggap sebagai negara paling kuat di wilayah Teluk, Arab Saudi kerap berseteru dengan negara tetangga, seperti Qatar dan Iran.

Konflik Arab Saudi dengan Iran

Menurut pandangan Fahmi, 'musuh bebuyutan' Arab Saudi adalah Iran di wilayah Teluk.

"Kalau bersama negara-negara teluk yang lain, sebenarnya tidak ada persaingan yang sampai pada tahap perang fisik, misalnya dengan Qatar hanya secara diplomatik. Hanya ada konflik secara diplomatik. Tapi kalau persaingan dengan Iran, ini pada sampai perang proxy di Yaman," ujarnya.

Fahmi menuturkan, Arab Saudi tak ingin pengaruh Iran yang menganut ajaran syiah semakin meluas. Saudi juga tak ingin Iran semakin kuat dalam bidang persenjataan, mengingat negara itu kerap dituduh melakukan pengayaan uranium untuk membuat senjata nuklir.

Lihat Juga : Seorang Ekstremis Hindu India Serukan Genosida Umat Muslim

"Milisi Houthi ini kan milisi syiah yang notabene itu didanai dan didukung oleh Iran, dimana Iran juga adalah negara syiah," ungkap Fahmi lagi.

Profesor Kajian Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Machmudi, mengatakan Arab Saudi memandang Iran sebagai ancaman bagi negara Teluk. Yon juga menilai Arab Saudi dan Iran kerap memperebutkan kepemimpinan di kawasan tersebut.

"Saudi dan Iran berusaha untuk selalu berlomba-lomba di dalam hal kepemimpinan di kawasan Timur Tengah. Secara militer, karena mendapat banyak bantuan dari Amerika, Saudi lebih kuat tampaknya, dibandingkan negara-negara lain, bahkan dibandingkan dengan Iran," ujar Yon saat diwawancara CNNIndonesia.com, Rabu (19/1).

Perang sipil di Yaman sudah berkecamuk telah terjadi sejak 2014. Saat itu, pemberontak Houthi beraliran Syiah mengambil alih Ibu Kota Sanaa dan kota besar lainnya di Yaman.

Perang yang semula terjadi antara pemerintahan resmi Yaman pimpinan Presiden Mansour Hadi dan pemberontak Houthi, berubah menjadi konflik regional setelah koalisi militer Saudi mengintervensi pada 2015. Sejak itu, Arab Saudi mendukung pemerintah Yaman, sementara Iran mendukung kelompok Houthi.

Di sisi lain, Yon menilai Iran cukup bersikap ekspansif dalam aspek politik untuk memengaruhi negara Arab lain. Penilaian ini muncul karena Iran gencar mengembangkan ideologi syiah dan sering membantu milisi syiah di negara Arab, salah satunya kelompok Houthi di Yaman.

Konflik Arab Saudi dengan Qatar

Konflik antara Arab Saudi dengan Qatar masih terkait dengan permasalahan antara Riyadh dan Teheran.

Menurut Yon, terjalinnya hubungan baik antara Qatar dengan Iran, yang notabene adalah musuh Arab Saudi, menuai respons negatif dari Riyadh dan beberapa negara teluk lain.

Lihat Juga : Media Asing Soroti Nusantara Jadi Ibu Kota Baru Indonesia

"Qatar juga merupakan anggota negara teluk yang dipimpin Saudi. Ada kesepakatan di negara teluk bahwa negara-negara teluk itu tidak boleh bekerja sama dengan Iran, karena Iran dianggap sebagai ancaman," ungkap Yon.

"Salah satu yang dilakukan oleh Qatar karena negaranya berbatasan dengan Iran, dalam menjalin kerja sama hubungan baik ya, dengan negara tetangga, yaitu dengan Iran. Ini yang kemudian membuat marah Arab Saudi, dan sempat hubungan politiknya dihentikan," lanjutnya.

Selain itu, Yon menuturkan Qatar kerap mencampuri urusan dalam negeri beberapa negara Arab. Qatar juga sering dituduh memberikan tempat perlindungan dan oposisi yang dianggap merugikan kubu Arab.

Beberapa tahun lalu, Arab Saudi bersama beberapa negara Timur Tengah lain seperti Mesir, Bahrain, dan UEA, memutus hubungan diplomatik dengan Qatar.

Pada Juni 2017 lalu, Arab Saudi menutup perbatasannya dengan Qatar sebagai bagian dari sanksi atas dukungan Doha terhadap kelompok Islam radikal dan kedekatan dengan Iran.

Akibatnya, Qatar harus menerima embargo dari Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir.

Keempat negara tadi menuduh Qatar mendukung terorisme, karena menampung tokoh-tokoh dan anggota Ikhwanul Muslimin. Mereka juga menilai Qatar menjalin hubungan erat dengan Iran, yang dinilai mengancam kestabilan wilayah Teluk.

Lihat Juga : Tanpa Ampun, Xi Jinping Kembali Tegaskan Hukum Mati Koruptor di China

Namun, hubungan Arab Saudi dan Qatar kini sudah menjadi lebih baik setelah keduanya kembali membuka perbatasan darat pada Januari 2021 lalu.

Dukungan Barat Perkuat Legitimasi Penguasa Arab Saudi

Di sisi lain, Arab Saudi juga dikenal sebagai salah satu mitra dari Amerika Serikat. Arab Saudi pernah melakukan latihan militer bersama AS dan Kuwait pada November 2021. Kedudukan ini juga menjadi salah satu faktor Saudi kemudian ingin menormalisasi hubungannya dengan Qatar.

"Karena Qatar juga memiliki hubungan yang dekat dengan Amerika Serikat. Dalam aspek ini akhirnya terjadi hubungan baik kembali (dengan Arab Saudi). Dinormalisasi hubungan mereka," ungkap Yon lagi.

Yon juga menjelaskan, kedudukan kekuasaan negara kerajaan tidak cukup kuat, mengingat pemerintahan ini dilakukan dengan turun-temurun, bukan dipilih rakyat.

Lihat Juga : KILAS INTERNASIONAL Xi Jinping Ancam Dunia sampai Pejabat RI Kunjungi Israel

"Sebenarnya negara-negara ini sebagai negara monarki yang secara politik legitimasinya rendah. Itu membutuhkan dukungan negara asing," tuturnya.

"Dalam sisi menguatkan rezim agar tidak terpengaruh oleh perubahan politik, mereka perlu berkolaborasi, bekerja sama, termasuk juga dengan dunia internasional," lanjutnya lagi.

Akibatnya, negara kerajaan, seperti Saudi, memilih untuk bersikap represif agar tidak terjadi guncangan politik, papar Yon menambahkan.

"Mereka tidak memberikan ruang saluran politik bagi rakyat. Ini berpotensi membuat ketidakstabilan, makanya mereka cenderung lebih represif agar rakyatnya tidak berbicara politik, dan mereka rezimnya lebih kuat. Mau tidak mau harus minta backup dari negara luar, karena potensi perubahan politik itu selalu muncul," Yon menambahkan.