SBY: Unjuk Rasa Bukan Kejahatan Politik
Gloria Safira Taylor | CNN Indonesia
Rabu, 02 Nov 2016 11:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono menyebut unjuk rasa merupakan hak politik yang dimiliki setiap warga negara Indonesia. Pernyataannya itu berkaitan dengan rencana demonstrasi sejumlah ormas Islam di Jakarta, Jumat mendatang.
"Unjuk rasa bukan kejahatan politik. Unjuk rasa adalah bagian demokrasi selama sepuluh tahun saya menjadi presiden," ujarnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/10).
Ketua Umum Parta Demokrat itu menuturkan, selama menjadi kepala pemerintahan, ia selalu mengutus bawahannya untuk mencatat setiap tuntutan para pengunjuk rasa. SBY mengklaim selalu mempertimbangkan aspirasi tersebut sebelum mengambil keputusan penting.
"Saya buktikan, selama sepuluh tahun, ada unjuk rasa, pemerintahan tidak jatuh, ekonomi tetap tumbuh, saya masih bisa bekerja," tuturnya.
Lebih dari itu, SBY juga mengklaim tidak mudah melemparkan tudingan kepada tokoh negara atau partai politik tertentu sebagai dalang di balik unjuk rasa besar. "Menuduh kalangan parpol melakukan itu adalah fitnah," ucapnya.
SBY juga mengaitkan kerja aparat intelijen dalam menganalisis demonstrasi menentang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Jumat depan. Ia berharap, intelijen tidak melemparkan tudingan tak berdasar pada kelompok tertentu.
"Berbahaya jika ada intelejen failure dan error," katanya.
SBY secara khusus menggelar jumpa pers di kediamannya jelang demonstrasi tanggal 4 November mendatang. Menurutnya, belakangan ini media massa kerap menayangkan berita itu dari waktu ke waktu.
Meski demikian, SBY meminta pernyataannya terkait rencana unjuk rasa tersebut tidak dikaitkan dengan rencana politiknya memenangkan pasangan kepala daerah DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
"Kapasitas saya dalam menyampaikan ini adalah sebagai pimpinan Partai Demokrat," tuturnya.
SBY merujuk pendapatnya pada sejumlah pertemuan politik tokoh negara pekan ini, seperti perjumpaan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Saya memandang semuanya itu baik. Jangan kalau ada pertemuan politik antara mereka yang di luar kekuasaan, lantas dicurigai intelejen," ujarnya.
Ia menyatakan, aparat intelijen harus bekerja secara akurat. "Jangan berkembang menjadi intelijen yang ngawur dan main tuduh," katanya.
(abm/obs)
"Unjuk rasa bukan kejahatan politik. Unjuk rasa adalah bagian demokrasi selama sepuluh tahun saya menjadi presiden," ujarnya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/10).
Ketua Umum Parta Demokrat itu menuturkan, selama menjadi kepala pemerintahan, ia selalu mengutus bawahannya untuk mencatat setiap tuntutan para pengunjuk rasa. SBY mengklaim selalu mempertimbangkan aspirasi tersebut sebelum mengambil keputusan penting.
"Saya buktikan, selama sepuluh tahun, ada unjuk rasa, pemerintahan tidak jatuh, ekonomi tetap tumbuh, saya masih bisa bekerja," tuturnya.
SBY juga mengaitkan kerja aparat intelijen dalam menganalisis demonstrasi menentang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Jumat depan. Ia berharap, intelijen tidak melemparkan tudingan tak berdasar pada kelompok tertentu.
"Berbahaya jika ada intelejen failure dan error," katanya.
Meski demikian, SBY meminta pernyataannya terkait rencana unjuk rasa tersebut tidak dikaitkan dengan rencana politiknya memenangkan pasangan kepala daerah DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.
"Kapasitas saya dalam menyampaikan ini adalah sebagai pimpinan Partai Demokrat," tuturnya.
SBY merujuk pendapatnya pada sejumlah pertemuan politik tokoh negara pekan ini, seperti perjumpaan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
"Saya memandang semuanya itu baik. Jangan kalau ada pertemuan politik antara mereka yang di luar kekuasaan, lantas dicurigai intelejen," ujarnya.
Ia menyatakan, aparat intelijen harus bekerja secara akurat. "Jangan berkembang menjadi intelijen yang ngawur dan main tuduh," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK