Jokowi dan Setya Novanto Bahas Ahok di Istana
Christie Stefanie | CNN Indonesia
Kamis, 17 Nov 2016 14:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, siang ini (17/11). Dalam pertemuan tertutup sekitar sejam, Setya mengaku sempat membahas perkara calon petahana Gubernur DKI Jakartan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Beliau sudah sampaikan secara jelas kepada saya bahwa tidak pernah ikut campur terhadap saudara Ahok dan itu adalah urusan partai," kata Setya Novanto.
Dalam pertemuan tadi, kata Setya, Jokowi menegaskan proses hukum terhadap Ahok dilakukan secara objektif transparan dan terbuka.
Setya juga diminta langsung oleh Jokowi untuk menggerakan Partai Golkar dalam mendinginkan suasana dan menciptakan kedamaian di Indonesia.
Meski Ahok telah menjadi tersangka, Setya menuturkan, Partai Golkar solid mendukung mantan Bupati Belitung Timur itu. Ia berharap Ahok tetap bisa memberikan yang terbaik dan kenyamanan bagi warga Jakarta.
Meski tetap mendukung, Setya meminta Ahok untuk selalu mengintrospeksi diri. "Golkar secara undang-undang memang tidak bisa lagi (berpaling). Kita baik Ahok maupun partai harus tetap solid," katanya.
Mantan Ketua DPR RI ini enggan mengomentari pengaruh status tersangka terhadap elektabilitas Ahok. Menurutnya, proses hukum ini menjadi suatu pembelajaran bagi kepala daerah yang sesungguhnya sudah berulang kali bermasalah karena ucapannya.
"Serahkan semua kepada Ahok untuk bisa dengan adanya apa yang sudah diputuskan. Tentu Ahok bisa menyadari semua ini harus dengan sopan santun dan baik. Saya yakin Ahok melakukan perubahan-perubahan," ucapnya.
Bahas Undang-Undang Pemilu
Setya menuturkan, ia bersama Jokowi juga sempat membahas rencana revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Draf UU telah diserahkan pemerintah kepada DPR beberapa bulan lalu. Ia mengatakan, fraksi-fraksi DPR akan membahas RUU ini dalam waktu cepat.
"Sedang dikaji secepatnya. Fraksi Golkar juga sudah mengevaluasi dan mempelajari dengan baik, terus kami konsultasikan dengan fraksi lain," tuturnya.
Ketua Fraksi Golkar ini menuturkan, jajarannya akan mendukung pemerintah dalam revisi beleid ini dengan mengedepankan kepentingan semua pihak, termasuk fraksi dan partai.
Draf beleid ini setidaknya berisikan 13 isu penting seperti sistem Pemilu anggota DPR dan DPRD, tahapan pemilu, persyaratan parpol peserta pemilu, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, penataan daerah pemilihan, dan alokasi kursi terkait daerah otonom baru.
Setelah dibahas dan disahkan bersama parlemen, RUU ini akan menjadi payung hukum Pemilu 2019. Tahapan juga diharapkan dimulai 2017.
Pertemuan Setya di Istana digelar sebelum Jokowi menerima kedatangan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto. Setya kini sudah bertolak ke markas DPP Golkar untuk menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (rel/gil)
"Beliau sudah sampaikan secara jelas kepada saya bahwa tidak pernah ikut campur terhadap saudara Ahok dan itu adalah urusan partai," kata Setya Novanto.
Dalam pertemuan tadi, kata Setya, Jokowi menegaskan proses hukum terhadap Ahok dilakukan secara objektif transparan dan terbuka.
Setya juga diminta langsung oleh Jokowi untuk menggerakan Partai Golkar dalam mendinginkan suasana dan menciptakan kedamaian di Indonesia.
Meski tetap mendukung, Setya meminta Ahok untuk selalu mengintrospeksi diri. "Golkar secara undang-undang memang tidak bisa lagi (berpaling). Kita baik Ahok maupun partai harus tetap solid," katanya.
Mantan Ketua DPR RI ini enggan mengomentari pengaruh status tersangka terhadap elektabilitas Ahok. Menurutnya, proses hukum ini menjadi suatu pembelajaran bagi kepala daerah yang sesungguhnya sudah berulang kali bermasalah karena ucapannya.
"Serahkan semua kepada Ahok untuk bisa dengan adanya apa yang sudah diputuskan. Tentu Ahok bisa menyadari semua ini harus dengan sopan santun dan baik. Saya yakin Ahok melakukan perubahan-perubahan," ucapnya.
Bahas Undang-Undang Pemilu
Setya menuturkan, ia bersama Jokowi juga sempat membahas rencana revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Draf UU telah diserahkan pemerintah kepada DPR beberapa bulan lalu. Ia mengatakan, fraksi-fraksi DPR akan membahas RUU ini dalam waktu cepat.
"Sedang dikaji secepatnya. Fraksi Golkar juga sudah mengevaluasi dan mempelajari dengan baik, terus kami konsultasikan dengan fraksi lain," tuturnya.
Ketua Fraksi Golkar ini menuturkan, jajarannya akan mendukung pemerintah dalam revisi beleid ini dengan mengedepankan kepentingan semua pihak, termasuk fraksi dan partai.
Draf beleid ini setidaknya berisikan 13 isu penting seperti sistem Pemilu anggota DPR dan DPRD, tahapan pemilu, persyaratan parpol peserta pemilu, ambang batas parlemen, metode konversi suara ke kursi, penataan daerah pemilihan, dan alokasi kursi terkait daerah otonom baru.
Setelah dibahas dan disahkan bersama parlemen, RUU ini akan menjadi payung hukum Pemilu 2019. Tahapan juga diharapkan dimulai 2017.
Pertemuan Setya di Istana digelar sebelum Jokowi menerima kedatangan Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto. Setya kini sudah bertolak ke markas DPP Golkar untuk menyambut kedatangan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. (rel/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK