Ahok Bantah Kritik Anies soal Serapan Anggaran Rendah
Puput Tripeni Juniman | CNN Indonesia
Selasa, 29 Nov 2016 20:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membantah kritik lawan tandingnya Anies Baswedan. Anies menyebut penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama dua tahun kepemimpinan Ahok, sapaan Basuki, rendah.
Ahok menilai kritik itu biasa terjadi dalam pertarungan memperebutkan kursi DKI 1. "Biasa kalau orang yang mau jadi gubernur, ya seharusnya kritik," kata Ahok, di Rumah Lembang, Jakarta, Selasa (29/11).
Kendati demikian, Ahok justru heran jika penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 disebut rendah.
"Kamu baca dong hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, siapa bilang rendah ya," ujar Ahok.
Pada 2015, Pemprov DKI Jakarta menyerap 70 persen dari total anggaran sebesar Ro68,28 triliun. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat ini satu tingkat di bawah opini terbaik yakni, Wajar Tanpa Pengecualian. Opini yang diberikan BPK ini masih sama dalam tiga tahun terakhir.
Selain APBD 2015, Anies juga menyebut minimnya serapan anggaran pada 2016 yang baru mencapai 34 persen. Menurut Ahok, hal itu terjadi karena anggaran masuk secara bertahap dan lelang di awal sulit untuk dilakukan.
"Jadi, mereka kan banyak baca di media, seolah-olah DKI tuh rendah. Duit kita kepepet kok, justru uang masuknya bertahap," tutur Ahok.
Per 29 Juli 2016, penyerapan dana APBD DKI Jakarta mencapai 33 persen atau setara Rp19,8 triliun. Serapan itu meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 22,5 persen atau Rp13,4 triliun.
Serapan anggaran tersebut berjalan lambat. Lantaran memasuki akhir triwulan IV, per 22 November 2016, realisasi anggaran baru mencapai 50,2 persen dari Rp62,9 triliun. Padahal, Pemprov DKI Jakarta menargetkan bisa menyerap 90 persen anggaran di akhir tahun.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyebut, minimnya penyerapan anggaran karena beberapa proyek belum dibayarkan. Proyek itu baru dibayar menjelang akhir tahun.
Selain itu, juga terdapat proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta rumah susun yang dihentikan Ahok dengan alasan kontraktor nakal. Kendala pembebasan lahan juga menjadi salah satu penyebab anggaran tertahan.
Sebelumnya, Anies menyatakan penyerapan anggaran merupakan salah satu kendala berbagai masalah di Jakarta belum teratasi,
"Ada program, ada dananya. Kalau program terlaksana, dananya terpakai. Kalau program tidak terlaksana, dananya tidak terpakai," kata Anies di Jakarta, Selasa (29/11).
Anies mencontohkan program penanggulangan banjir yang digagas Pemprov DKI tidak berjalan optimal. Penyerapan anggaran yang rendah ini, kata Anies, menandakan ketiadaan pemantauan dan pengawasan pimpinan Pemprov DKI Jakarta terhadap program yang telah disusun.
"Kalau dibiarkan begitu saja, yang rugi siapa? Rakyat. Apalagi 34 persen (penyerapan anggaran) itu sudah termasuk pengeluaran rutin, gaji. Bayangkan betapa kecilnya program yang dijalankan," ujar Anies.
Soal penyerapan anggaran bukan satu-satunya kritik yang dilontarkan Anies terhadap Pemprov DKI di bawah pimpinan Ahok. Anies juga pernah mengkritik cara penggusuran hingga pelarangan Kartu Indonesia Pintar diterima siswa di Jakarta.
(obs)
Ahok menilai kritik itu biasa terjadi dalam pertarungan memperebutkan kursi DKI 1. "Biasa kalau orang yang mau jadi gubernur, ya seharusnya kritik," kata Ahok, di Rumah Lembang, Jakarta, Selasa (29/11).
Kendati demikian, Ahok justru heran jika penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 disebut rendah.
Pada 2015, Pemprov DKI Jakarta menyerap 70 persen dari total anggaran sebesar Ro68,28 triliun. Berdasarkan hasil audit BPK, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat ini satu tingkat di bawah opini terbaik yakni, Wajar Tanpa Pengecualian. Opini yang diberikan BPK ini masih sama dalam tiga tahun terakhir.
Selain APBD 2015, Anies juga menyebut minimnya serapan anggaran pada 2016 yang baru mencapai 34 persen. Menurut Ahok, hal itu terjadi karena anggaran masuk secara bertahap dan lelang di awal sulit untuk dilakukan.
"Jadi, mereka kan banyak baca di media, seolah-olah DKI tuh rendah. Duit kita kepepet kok, justru uang masuknya bertahap," tutur Ahok.
Per 29 Juli 2016, penyerapan dana APBD DKI Jakarta mencapai 33 persen atau setara Rp19,8 triliun. Serapan itu meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 22,5 persen atau Rp13,4 triliun.
Serapan anggaran tersebut berjalan lambat. Lantaran memasuki akhir triwulan IV, per 22 November 2016, realisasi anggaran baru mencapai 50,2 persen dari Rp62,9 triliun. Padahal, Pemprov DKI Jakarta menargetkan bisa menyerap 90 persen anggaran di akhir tahun.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyebut, minimnya penyerapan anggaran karena beberapa proyek belum dibayarkan. Proyek itu baru dibayar menjelang akhir tahun.
Selain itu, juga terdapat proyek pembangunan dan rehabilitasi sekolah serta rumah susun yang dihentikan Ahok dengan alasan kontraktor nakal. Kendala pembebasan lahan juga menjadi salah satu penyebab anggaran tertahan.
Sebelumnya, Anies menyatakan penyerapan anggaran merupakan salah satu kendala berbagai masalah di Jakarta belum teratasi,
"Ada program, ada dananya. Kalau program terlaksana, dananya terpakai. Kalau program tidak terlaksana, dananya tidak terpakai," kata Anies di Jakarta, Selasa (29/11).
"Kalau dibiarkan begitu saja, yang rugi siapa? Rakyat. Apalagi 34 persen (penyerapan anggaran) itu sudah termasuk pengeluaran rutin, gaji. Bayangkan betapa kecilnya program yang dijalankan," ujar Anies.
Soal penyerapan anggaran bukan satu-satunya kritik yang dilontarkan Anies terhadap Pemprov DKI di bawah pimpinan Ahok. Anies juga pernah mengkritik cara penggusuran hingga pelarangan Kartu Indonesia Pintar diterima siswa di Jakarta.
(obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK