Agus Klaim Program Rp1 Miliar Hasil Pengembangan Visi-Misi
Aulia Bintang Pratama | CNN Indonesia
Senin, 05 Des 2016 17:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menduga Agus Harimurti Yudhoyono melakukan pelanggaran administratif karena mengajukan program Rp1 miliar per RW yang tak tercantum dalam buku visi dan misinya. Namun Agus membantah dugaan tersebut.
Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut satu itu mengatakan, program Rp1 miliar per RW memang tidak tertulis dalam buku visi dan misinya. Namun, kata dia, program itu merupakan turunan dari visi dan misi yang ia jabarkan di buku tersebut.
Ia menganggap buku visi-misi tak bisa disamakan dengan kitab suci yang tak bisa diubah. Dengan demikian, pengembangan atau perubahan menjadi hal yang lumrah dalam buku visi dan misi.
Dengan alibinya itu, Agus pun menyatakan bahwa tuduhan program Rp 1 miliar per RW tak ada dalam buku visi-misi adalah sebagai tuduhan yang tak beralasan.
"Di bagian belakang (buku visi misi) kami juga ada disclaimer yang menyatakan bahwa dalam perjalanannya kami sangat mungkin menambah dan menyempurnakan visi misi ini," kata Agus di Jakarta, Senin (5/12).
Bawaslu DKI Jakarta pada pekan lalu sempat menduga pasangan Agus-Sylviana melakukan politik uang karena menawarkan program Rp1 miliar per RW per tahun.
"Dugaan politik uang dilakukan Agus-Sylvi yang menjanjikan program Rp1 miliar saat kampanye di Jakarta Utara. Apa yang disampaikan Pak Agus saat itu tidak tercatat dalam visi-misi. Maka, kita duga ada dugaan pelanggaran administrasi dan kita teruskan pada KPUD," kata Mimah di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (1/12).
Pernyataan Bawaslu tersebut langsung disanggah oleh tim pemenangan Agus-Sylvi. Belakangan, Bawaslu DKI juga mengklarifikasinya. Bawaslu tak lagi mengaitkannya dengan dugaan politik uang. Melain hanya dugaan pelanggaran administrasi.
Dugaan politik uang ini sempat menjadi isu hangat di media massa. Namun Agus menyatakan tidak merasa terganggu.
"Saya sudah sampaikan berkali-kali dan sudah clear, tim juga sudah sampaikan tak ada dugaan politik uang. Saya tidak terganggu. Justru saya selalu siap berikan penjelasan setiap ditanya soal itu," kata Agus.
Agus malah balik mempertanyakan dasar dari tuduhan politik uang yang ditujukan pada program Rp 1 miliar per RW per tahun yang dia tawarkan.
Menurut dia, uang Rp1 miliar tersebut bukan keluar dari koceknya melainkan harus melalui pembahasan dan persetujuan dengan DPRD DKI Jakarta. (wis/gil)
Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut satu itu mengatakan, program Rp1 miliar per RW memang tidak tertulis dalam buku visi dan misinya. Namun, kata dia, program itu merupakan turunan dari visi dan misi yang ia jabarkan di buku tersebut.
Dengan alibinya itu, Agus pun menyatakan bahwa tuduhan program Rp 1 miliar per RW tak ada dalam buku visi-misi adalah sebagai tuduhan yang tak beralasan.
"Di bagian belakang (buku visi misi) kami juga ada disclaimer yang menyatakan bahwa dalam perjalanannya kami sangat mungkin menambah dan menyempurnakan visi misi ini," kata Agus di Jakarta, Senin (5/12).
Bawaslu DKI Jakarta pada pekan lalu sempat menduga pasangan Agus-Sylviana melakukan politik uang karena menawarkan program Rp1 miliar per RW per tahun.
"Dugaan politik uang dilakukan Agus-Sylvi yang menjanjikan program Rp1 miliar saat kampanye di Jakarta Utara. Apa yang disampaikan Pak Agus saat itu tidak tercatat dalam visi-misi. Maka, kita duga ada dugaan pelanggaran administrasi dan kita teruskan pada KPUD," kata Mimah di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (1/12).
Pernyataan Bawaslu tersebut langsung disanggah oleh tim pemenangan Agus-Sylvi. Belakangan, Bawaslu DKI juga mengklarifikasinya. Bawaslu tak lagi mengaitkannya dengan dugaan politik uang. Melain hanya dugaan pelanggaran administrasi.
Dugaan politik uang ini sempat menjadi isu hangat di media massa. Namun Agus menyatakan tidak merasa terganggu.
"Saya sudah sampaikan berkali-kali dan sudah clear, tim juga sudah sampaikan tak ada dugaan politik uang. Saya tidak terganggu. Justru saya selalu siap berikan penjelasan setiap ditanya soal itu," kata Agus.
Agus malah balik mempertanyakan dasar dari tuduhan politik uang yang ditujukan pada program Rp 1 miliar per RW per tahun yang dia tawarkan.
Menurut dia, uang Rp1 miliar tersebut bukan keluar dari koceknya melainkan harus melalui pembahasan dan persetujuan dengan DPRD DKI Jakarta. (wis/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK