Membaca Tawaran Program Aksi Calon Pemimpin Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Tanggal 13 Januari 2017 besok, ketiga para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan menggelar debat pertama yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah. Meski beberapa stasiun televisi sudah melakukan program debat kandidat, namun debat ini nanti akan dinilai lebih seru karena masing-masing akan menampilkan performance terbaiknya.

Sebelum para pemilih DKI Jakarta menonton debat kandidat yang akan disiarkan secara serentak di beberapa stasiun TV, ada baiknya saya akan sedikit mengulas visi misi dan program yang ditawarkan oleh tiga pasang kandidat tersebut.

Lihat juga: KPU DKI Pastikan Kehadiran Ketiga Cagub dan Cawagub di Debat

Paling tidak ada dua hal penting yang menarik untuk dianalisis dari visi misi dan tawaran program yang disampaikan oleh para kandidat gubernur DKI Jakarta. Pertama, rumusan visi misi yang mencerminkan kondisi kekinian yang dihadapi oleh masyarakat Jakarta; kedua, program populis yang menjadi andalan dalam kampanye mereka bertiga.

Kedua hal tersebut terkoneksi dengan karakter kandidat yang sedang berkuasa (petahana) dan menjadi penantang. Inilah diskusi yang menarik untuk disampaikan agar pemilih DKI Jakarta benar-benar memilih kandidat dengan memperhatikan jualan programnya, bukan jualan yang bersifat fisik ataupun keturunan keluarga.

Rumusan visi misi yang seperti apa?

Ketiga kandidat memperlihatkan perhatian serius dalam meninjau perkembangan kota Jakarta kekinian yaitu Jakarta yang mengedepankan aspek kemajuan, keadilan, kesejahteraan serta beradab.

Keempat hal ini yang menurut saya ingin dielaborasi oleh ketiga pasangan, adalah untuk menghadirkan Jakarta yang lebih baik. Namun demikian, pertanyaan kritis yang harus dipahami adalah apakah visi tersebut merefleksikan sesuatu yang sudah terjadi sebelumnya ataukah sepenuhnya berbeda sama sekali dari yang ada.

Lihat juga: KPU DKI Jelaskan Enam Sesi dalam Debat Terbuka Pilkada

Ketika tawaran program aksi merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, hal-hal apakah yang seharusnya berubah dan mengalami peningkatan. Sebaliknya, ketika tawaran program yang baru sama sekali, apakah yang menyebabkan tawaran tersebut harus ada manakala ada kemiripan program tertentu dari pemerintahan sebelumnya. Atau atas dasar apa seorang kandidat menolak secara eksplisit kelanjutan program tersebut.

Artinya, para kandidat memang dituntut dapat memformulasikan rumusan visi misi dengan turunan program yang nyata berdasarkan benchmark program pemerintahan yang sebelumnya. Bukanlah semata-mata para kandidat tidak berada di ruang vakum dan tidak bisa mendengar masukan yang konstruktif.

Oleh karena itu, petahana memang dalam posisi yang rumit: di satu sisi ada desakan untuk kelanjutan program yang ada; namun di sisi lain desakan perubahan drastis pun juga kuat manakala tingkat kepuasan terhadap sebuah program pembangunan rendah. Di titik inilah sebanarnya formulasi visi misi berdasarkan bukti-bukti empiris dari periode pemerintahan sebelumnya.

Program populis?

Biasanya para kandidat pilkada akan menjual program populis, yaitu program yang diyakini dan berpotensi dapat meningkatkan elektabilitasnya. Apa saja program populisnya mereka? Kandidat Agus-Sylvi menawarkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dahulu sukses dilakukan pada masa pemerintahan ayahnya, SBY.

Sementara kandidat Ahok-Djarot menekankan aspek jaminan layanan kesehatan untuk terus dilanjutkan kembali serta adanya peningkatan fasilitas kesehatan di rumah sakit. Dan, kandidat terakhir, Anies-Sandi menekankan program KJP Plus (Kartu Jakarta Pintar Plus) yang memberi penekanan manfaat yang lebih luas kepada warganya.

Secara umum ketiga program populis tersebut memang memiliki potensi yang signifikan dalam merebut simpati pemilih. Bagi pemilih dimana pun, urusan kesehatan dan pendidikan adalah masalah primer yang sulit tergantikan. Sehingga para kandidat memiliki alasan yang kuat dalam menjual program-program tersebut.

Lihat juga: Ahok-Djarot Akan Tonjolkan Hasil Kerja dalam Debat Terbuka

Sayangnya, ketiga kandidat tersebut belum memberikan penjelasan yang memadai dalam konteks yang seperti apa program unggulan tersebut dapat diwujudkan dan realistis untuk diselesaikan dalam kurun waktu 5 tahun.

Sebagai petahana, tentu saja Ahok-Djarot mampu menjelaskan secara rinci target dan capaian yang telah diraih dan apa yang ingin dicapai kemudian. Namun, yang penting juga diperhatikan adalah sejauh mana kekuatan pemerintah DKI Jakarta dalam merealisasikan semua cita-cita tersebut manakala APBD memiliki keterbatasan.

Sebagai penantang petahana, Agus-Sylvi dan Anies-Sandi menunjukkan bahwa program BLT dan KJP Plus adalah sesuatu yang nyata (tangible) dan tidak perlu repot menjelaskan kepada warga akan hal teknis lainnya.

Penutup

Ketiga cagub-cawagub memiliki tawaran program yang beririsan dengan cara pendekatan masalah yang juga tidak jauh berbeda. Apabila tawaran-tawaran tersebut datang ke pemilih, pilihannya dibuat sederhana saja: apakah Anda dapat memilih keberlanjutan program yang telah dilakukan petahana atau apakah Anda setuju untuk tawaran program yang sama sekali baru dan berbeda dari sebelumnya.

Dengan demikian, keputusan pemilih sepenuhnya tergantung bagaimana ia merefleksikan program-program yang ditawarkan. Selamat menonton debat dan berharap tulisan ini memperkuat kegaualan Anda dalam mencoblos nanti.