Timses Anies Duga Pembagian KJP Bermotif Politik
Filani Olyvia & Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Selasa, 28 Feb 2017 18:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengkritik pembagian Kartu Jakarta Pintar pada akhir pekan lalu. Wakil Ketua Tim pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik, menilai pembagian itu bersifat politis karena dilaksanakan di kantor pemerintahan dan menjelang Pilkada DKI Jakarta putaran dua.
Menurut Taufik, pembagian KJP tersebut tidak beretika dan melanggar aturan. Selain karena dilakukan di akhir pekan, pembagian KJP, kata dia, seharusnya dilakukan di sekolah.
"Apa yang dilakukan itu melanggar aturan. Biasanya KJP di sekolah, ini di Wali Kota. Saya telepon Wali Kota Jaksel, katanya dia tidak tahu. Ternyata itu Bank DKI," kata Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Cicurug, Jakarta (28/2).
Taufik juga meminta agar program yang bersifat bantuan sosial tidak dicairkan jelang pelaksanaan Pilkada. Sebab, menurutnya, pembagian menjelang Pilkada DKI putaran kedua akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
"Program rakyat kan ada aturannya. Sepanjang yang saya tahu, mana ada bank hari Minggu buka. Biasanya pencairan di sekolahan kok. Memang aneh-aneh menjelang Pilkada," ujar Taufik.
Pembagian KJP di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan terjadi pada Sabtu (25/2) lalu. Saat itu, ribuan orang memadati lantai 1 dan 2 untuk mendapatkan KJP. Bank DKI sebagai distributor membagikan sebanyak 6 ribu lembar KJP.
Taufik mengatakan, pihaknya akan mengirim surat keberatan kepada Bank DKI atas tindakan mereka membagikan KJP di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
"Kami atas nama tim pemenangan akan surati bank DKI langsung hari ini dengan tembusan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Taufik.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Opersional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan, KJP dicairkan pada Februari dan Maret 2017.
Nahdiana mengatakan pencairan ini telah diajukan sesuai dengan siklus APBD 2017.
“Anggaran dana ini kan sudah kami usulkan dari awal. APBD DKI 2017 juga sudah disahkan,” kata Nahdiana. (wis/yul)
Menurut Taufik, pembagian KJP tersebut tidak beretika dan melanggar aturan. Selain karena dilakukan di akhir pekan, pembagian KJP, kata dia, seharusnya dilakukan di sekolah.
Taufik juga meminta agar program yang bersifat bantuan sosial tidak dicairkan jelang pelaksanaan Pilkada. Sebab, menurutnya, pembagian menjelang Pilkada DKI putaran kedua akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.
"Program rakyat kan ada aturannya. Sepanjang yang saya tahu, mana ada bank hari Minggu buka. Biasanya pencairan di sekolahan kok. Memang aneh-aneh menjelang Pilkada," ujar Taufik.
Taufik mengatakan, pihaknya akan mengirim surat keberatan kepada Bank DKI atas tindakan mereka membagikan KJP di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan.
"Kami atas nama tim pemenangan akan surati bank DKI langsung hari ini dengan tembusan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Taufik.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Opersional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan, KJP dicairkan pada Februari dan Maret 2017.
Nahdiana mengatakan pencairan ini telah diajukan sesuai dengan siklus APBD 2017.
“Anggaran dana ini kan sudah kami usulkan dari awal. APBD DKI 2017 juga sudah disahkan,” kata Nahdiana. (wis/yul)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK