Bawaslu DKI Tunggu Laporan Pembagian KJP Bermotif Politik

Lalu Rahadian | CNN Indonesia
Rabu, 01 Mar 2017 16:10 WIB
Tim sukses Anies menduga pembagian KJP di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, akhir pekan lalu, bermotif politik. Namun Bawaslu DKI belum menerima laporan itu.
Ketua Bawaslu DKI Jakarta Mimah Susanti menunggu laporan soal pembagian KJP bermotif politik. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta menunggu laporan dari pihak yang menganggap pembagian Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, akhir pekan lalu, bermotif politik.

Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti berkata, laporan lengkap ihwal pembagian KJP harus diterima lembaganya terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti. Pengkajian akan dilakukan usai laporan diterima pengawas pemilu.

"Harus dikaji lebih lanjut ya, kami menunggu pelapor melengkapi syarat-syarat laporan. Kalau sudah melengkapi baru bisa ditindaklanjuti," ujar Mimah kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/3).

Pernyataan tersebut disampaikan Mimah menanggapi pandangan bahwa pembagian KJP akhir pekan lalu bersifat politis. Dugaan itu disampaikan tim pemenangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Anies Baswedan-Sandiaga Uno, kemarin Selasa (28/2).
Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Muhammad Taufik, menilai pembagian KJP tidak beretika dan melanggar aturan. Selain karena dilakukan di akhir pekan, pembagian KJP, kata dia, seharusnya dilakukan di sekolah.

"Apa yang dilakukan itu melanggar aturan. Biasanya KJP di sekolah, tapi ini di Wali Kota. Saya telepon Wali Kota Jaksel, katanya dia tidak tahu. Ternyata itu Bank DKI," kata Taufik di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Cicurug, Jakarta Selatan.

Taufik juga meminta agar program yang bersifat bantuan sosial tidak dicairkan jelang pelaksanaan Pilkada. Sebab, menurutnya, pembagian menjelang Pilkada DKI putaran kedua akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat.

"Program rakyat kan ada aturannya. Sepanjang yang saya tahu, mana ada bank hari Minggu buka. Biasanya pencairan di sekolahan kok. Memang aneh-aneh menjelang Pilkada," ujar Taufik.
Pembagian KJP di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan terjadi pada Sabtu (25/2) lalu. Saat itu, ribuan orang memadati lantai 1 dan 2 untuk mendapatkan KJP. Bank DKI sebagai distributor membagikan sebanyak 6 ribu lembar KJP.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Opersional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana mengatakan, KJP dicairkan pada Februari dan Maret 2017.

Ia menjelaskan, pencairan ini telah diajukan sesuai dengan siklus APBD 2017. “Anggaran dana ini kan, sudah kami usulkan dari awal. APBD DKI 2017 juga sudah disahkan,” kata Nahdiana.
(wis/pmg)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER