Penyalahgunaan Data 'Almarhum' Jadi Masalah Serius Pilkada
CNN Indonesia
Sabtu, 15 Apr 2017 22:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Indikator Politik Indonesia (Indikator) mengatakan, penyalahgunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan menjadi permasalahan serius di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta putaran kedua mendatang.
Direktur Indikator, Burhanuddin Abdullah, menjelaskan, hal itu ditemukan dalam survei yang dilakukan oleh lembaganya.
Menurutnya, survei yang dilakukan itu seharusnya melibatkan 1.000 responden. Sayangnya, responden yang berhasil ditarik hanya mencapai 495 responden, sehingga tingkat respon (response rate) penelitian ini hanya mencapai 49,5 persen dari rencana semula.
Dikatakan Burhanuddin, kebanyakan wawancara tidak bisa dilakukan, karena calon responden sudah berpindah domisili atau sudah meninggal.
Jumlah calon responden yang mengalami kedua hal tersebut tercatat sebesar 31,4 persen dari total responden yang gagal diwawancara oleh lembaganya.
Dengan melihat fakta di lapangan, ia menilai bahwa DPT atas warga meninggal atau pindah rumah bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.
Maka dari itu, Burhanuddin meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dan tim sukses kedua pasangan yang berlaga di Pilkada DKI Jakarta untuk menanggulangi masalah serius ini.
"Kalau misal penduduknya sudah pindah atau meninggal, lalu undangan Pilkada ini nantinya akan lari ke mana? Celah kecurangan tentu akan muncul jika DPT atas dua jenis pemilih ini tidak bisa diselesaikan. Ini baru 30,2 persen dari responden yang gagal diwawancara, bagaimana nanti hasilnya jika penelitian ini menggunakan populasi Jakarta sebagai objek penelitian?" kata Burhanuddin pada Sabtu (15/4).
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tak seluruh responden yang berhasil diwawancara sadar akan status DPT yang dimilikinya.
Dari 495 responden yang berhasil diwawancara, sebanyak 5 persen tercatat tidak terdaftar sebagai DPT atau tidak tahu bahwa dirinya sudah masuk ke dalam DPT.
"Ini semacam auto kritik juga ke KPU. Anggaplah 5 persen dari 7 juta pemilih di Jakarta tidak tahu bahwa ia sudah terdaftar atau tidak. Ini pun bisa menjadi celah kecurangan di dalam Pilkada selanjutnya," ujar Burhanuddin.
Melengkapi ucapan Burhanuddin, Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mardani Ali Sera, mendukung data DPT yang kuat agar Pilkada putaran kedua benar-benar kredibel.
Menurut Mardani, timnya akan bantu memantau distribusi surat suara agar hak pilih warga Jakarta bisa terjamin.
"DPT ini salah satu hulu masalah yang perlu dibereskan. Ini harus bersih sehingga demokrasi ini di-support oleh data yang kuat. Siapa pun kandidat yang menang, masing-masing tim sudah mengatakan akan legowo. Namun, pastikan data C1 sudah benar semuanya," kata Mardani.
Direktur Indikator, Burhanuddin Abdullah, menjelaskan, hal itu ditemukan dalam survei yang dilakukan oleh lembaganya.
Dikatakan Burhanuddin, kebanyakan wawancara tidak bisa dilakukan, karena calon responden sudah berpindah domisili atau sudah meninggal.
Jumlah calon responden yang mengalami kedua hal tersebut tercatat sebesar 31,4 persen dari total responden yang gagal diwawancara oleh lembaganya.
Dengan melihat fakta di lapangan, ia menilai bahwa DPT atas warga meninggal atau pindah rumah bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.
Maka dari itu, Burhanuddin meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta dan tim sukses kedua pasangan yang berlaga di Pilkada DKI Jakarta untuk menanggulangi masalah serius ini.
"Kalau misal penduduknya sudah pindah atau meninggal, lalu undangan Pilkada ini nantinya akan lari ke mana? Celah kecurangan tentu akan muncul jika DPT atas dua jenis pemilih ini tidak bisa diselesaikan. Ini baru 30,2 persen dari responden yang gagal diwawancara, bagaimana nanti hasilnya jika penelitian ini menggunakan populasi Jakarta sebagai objek penelitian?" kata Burhanuddin pada Sabtu (15/4).
Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tak seluruh responden yang berhasil diwawancara sadar akan status DPT yang dimilikinya.
Dari 495 responden yang berhasil diwawancara, sebanyak 5 persen tercatat tidak terdaftar sebagai DPT atau tidak tahu bahwa dirinya sudah masuk ke dalam DPT.
"Ini semacam auto kritik juga ke KPU. Anggaplah 5 persen dari 7 juta pemilih di Jakarta tidak tahu bahwa ia sudah terdaftar atau tidak. Ini pun bisa menjadi celah kecurangan di dalam Pilkada selanjutnya," ujar Burhanuddin.
Melengkapi ucapan Burhanuddin, Ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, Mardani Ali Sera, mendukung data DPT yang kuat agar Pilkada putaran kedua benar-benar kredibel.
Menurut Mardani, timnya akan bantu memantau distribusi surat suara agar hak pilih warga Jakarta bisa terjamin.
"DPT ini salah satu hulu masalah yang perlu dibereskan. Ini harus bersih sehingga demokrasi ini di-support oleh data yang kuat. Siapa pun kandidat yang menang, masing-masing tim sudah mengatakan akan legowo. Namun, pastikan data C1 sudah benar semuanya," kata Mardani.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK