Rekomendasi Likuidasi BNP2TKI Dinilai Tepat

Wacana melikuidasi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) semakin kencang. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menyuarakan wacana itu lantaran minimnya peran BNP2TKI dalam melindungi pekerja migran, kini suara muncul dari masyarakat sipil dan politikus.
 

“Pertimbangan diambil berdasarkan efektifitas dan efisiensi, apakah lembaga itu bisa menjalankan fungsinya atau tidak. BNP2TKI didirikan dari 2007, hingga tahun ke-7 tak ada perubahan,” kata Wahyu Susilo, Pengamat Kebijakan Migrant Care kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (9/8). Jadi, tambah dia, “rekomendasi yang dilempar KPK sudah pas.”
 

Senada dengan Migrant Care,  Politikus PDI-P, Rieke Diah Pitaloka, angkat bicara. Menurutnya, soal rekomendasi KPK untuk melikuidasi BNP2TKI harus dilihat akar persoalannya. Apakah ada di lembaga atau oknum dalam BNP2TKI.