Cegah Korupsi, KPK Minta Jokowi Independen

Jakarta, CNN Indonesia -- Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai presiden terpilih Jokowi harus independen dalam memilih calon menteri dan sejumlah jabatan elite lain. Independensi tersebut dilakukan sebagai bentuk preventif tindakan korupsi 'berjemaah' yang kerap terjadi di kalangan elite.

Untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi di pemerintahan mendatang, Busyro menyatakan KPK siap membantu Jokowi dalam bentuk data-data yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih siapa saja orang-orang yang akan berada dalam kabinetnya kelak.

“Kalau diminta, kami siap. Kami akan sampaikan tentunya yang berbasis data yang kami miliki,” jelasnya dalam diskusi yang digelar di Auditorium KPK, Jakarta, Kamis (20/8).

Busyro menambahkan, sebaiknya Jokowi memilih orang-orang yang akan duduk di jajaran petinggi di sejumlah sektor adalah sosok yang tidak memiliki beban masa lalu. “Misal, dia mantan dosen dan aktivis, itu harus dilacak. Atau mungkin, dia seorang ketua Dewan Mahasiswa. Itu semua harus dilacak,” ungkap Busyro. “Terlibat korupsi atau tidak, jujur atau tidak. Karena selama ini banyak yang kebobolan.”

Menurut Busyro, mekanisme pelacakan rekam jejak seseorang yang akan ditempatkan dalam pemerintahan sangatlah penting. Dia menganjurkan, agar sebisa mungkin mereka yang terpilih bukan berasal dari jajaran elite partai politik.

“Misalnya BUMN, BPN (Badan Pertanahan Naisonal) dan Kementerian Pertanian sebaiknya tidak dipegang oleh orang partai politik karena akan bersentuhan langsung dengan aset rakyat,” kata Busyro.

Senada dengan Busyro, pimpinan KPK lainnya, Adnan Pandu Praja, menegaskan integritas elite politik adalah syarat utama yang harus dimiliki oleh para calon menteri dan sejumlah jabatan lain. Dia mencontohkan korupsi yang melibatkan mantan Gubernur Banten Ratu Atut sebagai korupsi berjemaah yang harus dihindari.

“Jadi nanti Jokowi sebaiknya meminta tiap menteri untuk membuat pohon keluarga. Dengan demikian nanti dapat diketahui apakah ada potensi konflik kepentingan atau tidak,” kata Adnan.