Ahok Tandai PNS yang Doyan Narkoba
CNN Indonesia
Jumat, 05 Sep 2014 16:47 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok diam-diam mengamati pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang gemar mengkonsumsi narkotika.
Dari hasil pengamatannya itu, Ahok menduga banyak pegawai mengkonsumsi narkotika. Dugaan itu memicunya untuk mengadakan tes urine di lingkungan PNS Pemprov DKI. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pertama diuji adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU).
"Teman-temanku banyak yang pakai ganja, gele. Waktu kuliah dulu aku tahu banget gaya orang (yang pakai ganja). Jadi aku perhatikan kayaknya gayanya ini anak gele. Aku lihat, tapi aku nggak bisa nuduh kan. Ya sudah kontak BNN," tutur suami Veronika Tan itu kepada wartawan di dalam ruang kantornya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Hari ini, Jumat (5/9), Ahok menerima kunjungan dari Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Sapari Partodiharjo perihal Laporan Pelaksanaan Tes Urine di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum DKI.
Berdasarkan hasil tes urine yang diadakan BNN DKI pada Senin (1/9) lalu, terbukti 19 dari 533 orang PNS Dinas PU positif mengkonsumsi ganja dan obat penenang.
"Kayaknya dari eselon IV atau III," kata Ahok.
Jumlah tersebut, menurut Ahok, sebenarnya bisa saja lebih banyak. Pihaknya mendapati dua orang pegawai kabur pada saat pengujian. Dua hari kemudian, dua orang yang kabur tadi dites secara terpisah. "Pinter. Jadi pakainya Sabtu-Minggu kan," ucap Ahok.
Ahok mengamati pegawainya yang mengkonsumsi narkotika dengan mengamati gelagat mereka. "Kan kelihatan nih yang gele, mata, segala macam kelihatan kan. Agak merah, nggak begitu konsen. Kita ngomongnya kemana, dia kemana. Ya sudah suruh dia tes. Ternyata benar," ujarnya.
Bekas Bupati Belitung Timur itu mengaku telah mengajukan disposisi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga. Dalam disposisi tersebut disebutkan jika terbukti mengkonsumsi ganja, pegawai eselon harus dicopot jadi staf, staf harus turun golongan. “Tapi kalau sekali lagi, kita pecat," kata Ahok.
Sedangkan pegawai honorer harus rela langsung dipecat. "Jadi tidak ada toleransi main narkoba di DKI," ucap Ahok menegaskan.
Sementara itu, Made menegaskan akan menindak tegas pegawai yang ketahuan mengkonsumsi narkoba.
"PNS DKI harus clean and clear, baik itu non-fisik maupun fisik. Nanti kalau keluar dari pakem itu kena hukum disiplin," ujar Made ketika dihubungi via telepon.
Made juga tengah mengupayakan pencegahan dengan memerintah kepala pembinaan dan pengawasan yang berada pada level di atas SKPD untuk mampu mengawasi dan membina bawahannya.
"Kabid harus mampu kendalikan lingkungannya biar gak langgar ketentuan. Tugas kadis melekat melakukan pembinaan disamping pengembangan," tutur Made.
Tes urine telah dilakukan sebelumnya pada 2012. Pada saat itu targetnya adalah Satpol PP, lurah, camat, Dinas Sosial, dan Dinas Perhubungan.
Dari hasil pengamatannya itu, Ahok menduga banyak pegawai mengkonsumsi narkotika. Dugaan itu memicunya untuk mengadakan tes urine di lingkungan PNS Pemprov DKI. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang pertama diuji adalah Dinas Pekerjaan Umum (PU).
"Teman-temanku banyak yang pakai ganja, gele. Waktu kuliah dulu aku tahu banget gaya orang (yang pakai ganja). Jadi aku perhatikan kayaknya gayanya ini anak gele. Aku lihat, tapi aku nggak bisa nuduh kan. Ya sudah kontak BNN," tutur suami Veronika Tan itu kepada wartawan di dalam ruang kantornya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan hasil tes urine yang diadakan BNN DKI pada Senin (1/9) lalu, terbukti 19 dari 533 orang PNS Dinas PU positif mengkonsumsi ganja dan obat penenang.
Jumlah tersebut, menurut Ahok, sebenarnya bisa saja lebih banyak. Pihaknya mendapati dua orang pegawai kabur pada saat pengujian. Dua hari kemudian, dua orang yang kabur tadi dites secara terpisah. "Pinter. Jadi pakainya Sabtu-Minggu kan," ucap Ahok.
Ahok mengamati pegawainya yang mengkonsumsi narkotika dengan mengamati gelagat mereka. "Kan kelihatan nih yang gele, mata, segala macam kelihatan kan. Agak merah, nggak begitu konsen. Kita ngomongnya kemana, dia kemana. Ya sudah suruh dia tes. Ternyata benar," ujarnya.
Bekas Bupati Belitung Timur itu mengaku telah mengajukan disposisi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI I Made Karmayoga. Dalam disposisi tersebut disebutkan jika terbukti mengkonsumsi ganja, pegawai eselon harus dicopot jadi staf, staf harus turun golongan. “Tapi kalau sekali lagi, kita pecat," kata Ahok.
Sedangkan pegawai honorer harus rela langsung dipecat. "Jadi tidak ada toleransi main narkoba di DKI," ucap Ahok menegaskan.
Sementara itu, Made menegaskan akan menindak tegas pegawai yang ketahuan mengkonsumsi narkoba.
"PNS DKI harus clean and clear, baik itu non-fisik maupun fisik. Nanti kalau keluar dari pakem itu kena hukum disiplin," ujar Made ketika dihubungi via telepon.
Made juga tengah mengupayakan pencegahan dengan memerintah kepala pembinaan dan pengawasan yang berada pada level di atas SKPD untuk mampu mengawasi dan membina bawahannya.
"Kabid harus mampu kendalikan lingkungannya biar gak langgar ketentuan. Tugas kadis melekat melakukan pembinaan disamping pengembangan," tutur Made.
Tes urine telah dilakukan sebelumnya pada 2012. Pada saat itu targetnya adalah Satpol PP, lurah, camat, Dinas Sosial, dan Dinas Perhubungan.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK