Anas Pertaruhkan Banyak Nama

Jakarta, CNN Indonesia -- Ucapan Anas Urbaningrum mengenai posisi Ibas yang juga harus bertanggung jawab dalam Proyek Hambalang, pada sidang pledoi yang dibeberkannya pada Kamis (18/9), dinilai akan menjadi pertaruhan besar yang harus dihadapi Anas selanjutnya.

Anas, yang divonis hukuman atas kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang proyek Hambalang, menyebut nama Ibas sebagai sosok yang mempunyai andil besar dalam kongres Partai Demokrat. Pangkal dari kasus yang menjeratnya.

Peneliti Divisi Investigasi Indonesian Corruption Watch (ICW) Tama Satrya Langkun mengatakan, tidak hanya nama Ibas yang akan menjadi pertaruhan selanjutnya, namun juga nama-nama lainnya yang sempat disebut oleh Anas, yang sangat mungkin akan diproses dalam persidangan kasus Hambalang setelah Anas.

"Semua nama yang disebut dalam persidangan akan dikutip oleh hakim, dan kemudian kan dijadikan sebagai bukti. Nama-nama itu dianggap sebagai bukti yang mendukung sebuah pembuktian, maka itu harus diproses selanjutnya," ujar Tama usai diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/9).

Dia mencontohkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olah raga (Kemenpora), Deddy Kusdinar, yang sudah diputuskan bersalah dalam kasus Hambalang. "Kusdinar kan diputuskan dalam satu kasus ada beberapa orang yang dianggap diuntungkan. Korporasi misalnya, ada 36 perusahaan yang terlibat dalam kerugian negara yang lebih dari Rp 400 miliar tadi. Ini kemudian bagaimana perlakuan terhadap korporasinya? Harusnya juga bisa diproses secara hukum," kata Tama.

Selain itu, Tama juga mencontohkan mengenai banyaknya nama yang disebut dalam dakwaan Andy Malarangeng dan Deddy Kusdinar. "Harusnya kan juga diproses," ucap Tama.

Dia berharap, pemeriksaan lanjutan proyek Hambalang tidak hanya dilakukan orang per orang yang mempunyai peran. Akan tetapi, instansi ataupun korporasi yang ada di lingkaran proyek Hambalang juga dapat ikut diperhatikan. "Saya juga mengharapkan ini tidak hanya berbicara soal dimensi orang yang sudah menikmati saja. Tetapi juga bagaimana proses mengamankan uang di legislatif,dan juga korporasi-korporasi yang dianggap ada di dalam lingkaran Hambalang. Itu juga harusnya menjadi perhatian bagi KPK," katarnya.