Pegiat Antikorupsi Khawatir Sosok Setya

Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah lembaga pegiat antikorupsi khawatir dengan sosok pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat yang baru. Setidaknya, menurut mereka ada dua nama dalam jajaran pimpinan yang memiliki potensi bisa melakukan upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kekhawatiran itu menguat, kata Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho kepada CNN Indonesia, Sabtu (4/10), setelah nama Setya Novanto terpilih menjadi Ketua DPR dan Fahri Hamzah sebagai wakilnya.

Emerson menduga pelemahan KPK bisa jadi merupakan salah satu target utama sejumlah fraksi di DPR yang tergabung dalam koalisi penyokong Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. “Logikanya bisa berangkat dari membenturkan soal KPK yang menghambat kinerja politikus, terutama pada segi pendanaan,” katanya.

Menurut Emerson, kecurigaan paling jauh soal upaya pelemahan KPK itu adalah dengan menghapus eksistensi dari lembaga antirasuah itu sendiri. “Bisa jadi eksistensi KPK dihapus melalui mekanisme yang politis,” katanya. Sebab tercatat beberapa kali nama Setya Novanto dan Fahri terlibat dalam polemik eksistensi KPK.

Namun semua, kata emerson, masih dalam tahap kecurigaan. Setidaknya masyarakat bisa saling bantu mengawasi kinerja para pimpinan dewan dan perlakuannya terhadap KPK.

Kamis dinihari lalu, Rapat Paripurna DPR mengesahkan lima pimpinan parlemen baru. Selain Setya dan Fahri, ada tiga Wakil Ketua DPR terpilih. Mereka yakni Fadli Zon dari Gerindra, Agus Hermanto dari Demokrat, dan Taufik Kurniawan dari Partai Amanat Nasional.

Penetapan lima pimpinan ini diusung koalisi penyokong Prabowo Subianto tanpa dihadiri empat fraksi partai koalisi penyokong presiden terpilih Joko Widodo yang walk-out. Empat fraksi itu adalah PDI Perjuangan, Hanura, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Nasional Demokrat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun CNN Indonesia, agenda pelemahan KPK yang dikhawatirkan bukan sekadar isapan jempol. Potensinya, terlihat dari agenda koalisi kubu Prabowo Subianto yang memang hendak memasukan revisi undang-undang KPK sebagai prioritas kinerja mereka. “Revisi ini sudah disetujui anggota koalisi,” kata seorang politikus Koalisi Merah Putih.