Pelapor Tak Akurat Ungkap Data

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung menyelidiki laporan mengenai dugaan tindak pidana korupsi yang menuding presiden terpilih Joko Widodo. Hasilnya, Jokowi -sebutan akrab sang presiden terpilih itu- dinyatakan bersih dari segala tudingan.

KPK malah mengungkapkan ketidak akuratan laporan yang disajikan pelapor. Menurut KPK, setelah penyelidikan rampung, tim penyelidik pun akhirnya menyimpulkan materi pengaduan yang disampaikan oleh pelapor tidak menunjukkan kebenaran.

Beberapa poin ketidakakuratan lantas diungkapkan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja kepada media. Misalnya, soal anggaran BPMKS yang menurut pelapor sebesar Rp23 miliar sedangkan faktanya anggaran setelah revisi adalah sebesar Rp21,101 miliar.

Lalu jumlah siswa penerima BPMKS menurut pelapor sebanyak 110 ribu siswa, sedangkan faktanya semester 1 tahun 2010 sebanyak 54.626 siswa dan semester II/2010 sebanyak 65.057 siswa. Selain itu, realisasi BPMKS untuk tahun 2010 adalah sebesar Rp 18,88 miliar dengan sisa dana yang belum teralisir sebesar Rp 2,212 miliar dan masuk ke SILPA

Berdasar penelusuran dari data transaksi keuangan dengan jumlah sampel transaksi sebanyak Rp 4 miliar tidak ditemukan data penerima BPMKS yang double dan fiktif. “Ini artinya memang laporan ini tak akurat,” kata Adnan.

Dalam jumpa media, KPK tidak menemukan bukti dari pelapor yang menyebut BPMKS menyasar siswa-siswa fiktif. Laporan tersebut mengacu pada kecurigaan adanya penggelembungan jumlah siswa Solo dari 65.000 menjadi 110.000 siswa dengan modus duplikasi nama siswa.

"Berdasarkan penelusuran dari tim tidak ditemukan data BPMKS yang double dan fiktif. Jelas, jadi clear semua untuk urusan Jokowi soal BPMKS," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di gedung KPK, Selasa (14/10).

Adnan mengaku pengumuman itu perlu disampaikan mengingat ada banyak tekanan dari luar kepada KPK untuk mengusut tuntas pertaruhan nama sang presiden terpilih. Desakan itu tidak terlihat dari luar, kata Adnan, tapi tekanannya kuat di dalam (KPK). "Bahkan ada rumor KPK bakal dipanggil parlemen untuk yang satu ini," katanya sambil tersenyum sinis dan menggeleng-gelengkan kepala.